KILAS RIAU, PEKANBARU -- Pemprov Riau akhirnya sampai pada kesimpulan; Riau harus menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk membendung penyebaran Covid-19. Gubernur Riau, Syamsuar menyatakan, saat ini, prosesnya sedang mempersiapkan proposalnya untuk diajukan ke Menteri Kesehatan.
Rencana ini, sebut Syamsuar setelah ia dan Forum Komunikasi Rakyat Daerah (Forkopimda) Riau mengadakan koordinasi.
''Alhamdulillah, Forkopimda menyambut baik,'' kata mantan Bupati Siak ini.
Saat ini, kata Syamsuar, terkait izin, stafnya tengah mempersiapkan proposal untuk disodorkan ke Menteri Kesehatan.
Sedangkan terkait pelaksanaan, ia mengatakan, pihaknya juga telah melakukan evaluasi atas apa yang dilakukan Pemko Pekanbaru. Sehingga, saat diterapkan Riau, apa kekurangan sebelumnya akan diperbaiki.
Penerapan PSBB ini, sebut Gubri, setelah pihaknya kemarin mendengar kajian dari ahli epidemiologi perguruan tinggi di Riau. Dia juga menyarankan agar PSBB dilakukan di Riau.
''Kita sudah siapkan proposal, untuk mendapat izin Menteri Kesehatan. Belajar dari Pemko Pekanbaru dan masukan dari penegak hukum,'' terang Syamsuar.
Di lain pihak, Walikota Pekanbaru, Firdaus mengaku belum bisa memenuhi undangan DPRD terkait pembahasan masalah distribusi sembako yang dipermasalahkan belakangan ini.
Langkah yang telah dilakukan adalah validasi data, yakni, pembagian sembako sesuai arahan pemerintah pusat. Lalu, cadangan sembako totalnya di Kementeian Sosial.
''Kami membantu masyarakat terdata di Kementerian Sosial,'' terang Firdaus.
Setelah itu, Kementerian Sosial memberikan arahan, lalu KPK diminta memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19.
Firdaus mengakui, pihaknya tidak memiliki data masyarakat mana yang mau dibantu.
''Kami belum punya data. Karena data dari RT RW. Setelah kami Validasi ada 500 orang. Sementara, usulan mereka sebanyak 132 ribu,'' kata Firdaus.
Selanjutnya, setelah di validasi ada sebanyak 35 ribu lebih termasuk bantuan pusat.
Sedangkan dari usulan RT dan RW ada 98 ribu KK. Sehingga langkah awal ini, pihaknya membantu 50 ribu KK.
''Tahap pertama kita bantu dulu 15 ribu,'' terang Firdaus.
Adapun bantuan yang didapat warga adalah, Sembako 250 per KK, Pemprov bantu 300 ribu per KK.
Ia juga menyinggung, pendapat orang bahwa ada info semua uang di Pemko untuk sembako,
"Itu yang salah! Data kita sesuai data yang disampaikan RT RW, terkait masyarakat yang terdampak COVID-19 ini,'' kata Firdaus. ***
