Untuk periode keduanya sebagai legislator Provinsi Riau 2014-2019, H Masnur SH tentu saja tidak berangkat dengan tangan kosong. Setidaknya, jika merujuk ke belakang, ia ternyata sudah memiliki pengalaman bejibun dalam dunia politik maupun sebagai anggota dewan.
H Masnur SH pernah tercatat sebagaia anggota DPRD Kabupaten Kampar pada dua periode yakani periode 1999-2004 dan 2004-2009. Bahkan di periode keduanya ia sempat menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Kampar. Pengalaman yang cukup lama tersebut tentu saja membuatnya makin paham bagaimana berkecimpung di dunia politik yang banyak digambarkan orang sebagai dunia yang kejam daan penuh intrik.
Berpolitik bagi Masnur merupakan salah satu sarana untuk ikut memajukan masyarakat. Langkahnya adalah dengan masuk ke dalam sistim yang memang sudah diatur oleh perundanga-undangan. Terjun ke dunia politik bagi suami Hj.Efrisaswita ini akan membuka peluang untuk berbuat lebih kongkrit.
“Kalau kita hanya berada di luar sistem,setinggi apapun kepandaian yang kita miliki, diyakini tidak akan bisa berbuatyang terbaik untuk kepentingan orang banyak,” ungkapnya.
Wakil Ketua Bidang Kader dan Keanggotaan DPD Golkar Riau ini dkenal sebagai anggota dewan yang kritis dan lantang bersuara terutama jika itu terkait kepentingan publik. Kendati demikian ia mengaku teras terang bahwa tak semua aspirasi bisa diwujudkan.
“Saya sebagai manusia biasa dikungkung oleh berbagai keterbatasan. Tentu kita tak mungkin berbuat di luar batas kemampuan,” kata Masnur. Pun demikian halnya posisinya sebagai anggota dewan juga memiliki batas wewenang dan kompetensi. Namun ia tetap berupaya seaksimal mungkin menunaikan tugas.
“Prinsip dasarnya, yaitu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kampar yang saya wakili di DPRD Riau,” tegasnya.
Menyinggung tentang rentannya pejabat negara melakukan perbuatan tercela seperti korupsi dan suap, Masnur hanya bisa mengatakan bahwa di mana-mana peluang untuk berbuat seperti itu ada, tinggal lagi pada integritas seseorang. Dengan demikian intergritas adalah hal yang penting yang harus dimiliki.
“Bukan lantaran tidak ada peluang. Tapi saya ingin, apa yang dimakan oleh anak dan isteri saya, sesuatu yang memang seharusnya saya terima karena itu hak saya,” katanya. Penerimaan di luar itu ia mengaku berpikir ulang.
“Saya takut dengan hukuman Tuhan.” ujar politisi kelahiran Tanjung, 17 Agustus 1965 ini. *3
