Eka Satria, Pekanbaru
BELUM disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 Kota Pekanbaru menjadi tanda tanya masyarakat, apa sebenarnya yang menjadi batu sandungan. Sementara harapan Pemko Pekanbaru dengan diajukannya RAPBD untuk disahkan menjadi APBD 2014 maka pembayaran gaji sekitar 3000 tenaga harian lepas (THL) bisa diselesaikan. Wali Kota Firdaus MT pun berulangkali mengatakan tertundanya APBD otomatis membuat ekonomi lesu dan daya beli masyarakat surut.
“Maka kita sangat berharap DPRD segera menggesa pengesahan ini, karena sudah sampai pada tahap menghambat jalannya kegiatan yang berdampak pada lesunya pergerakan roda ekonomi di Pekanbaru,” terang Wako beberapa waktu lalu.
Sementara itu dari kalangan DPRD Kota Pekanbaru, tertundanya pengesahan APBD 2014 bukan tanpa alasan. Selain karena terjadinya dua kali perubahan anggaran yang diajukan Pemko dalam waktu 3 bulan dari semula Rp2,4 triliun menjadi Rp2,7 triliun dan bertambah lagi menjadi Rp2,9 triliun, menjadi bahan pertanyaan pihak legislatif.
Dalam RAPBD yang diajukan Pemko , ternyata dialokasikan dana sebesar Rp450 miliar untuk merealisasikan pembangunan fisik Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru di Tenayan Raya.
Ternyata Wako Firdaus MT tetap ngotot akan lakukan pembangunan yang menyedot anggaran luar biasa karena proyek pembangunan ini diberi label multiyears yang tentunya akan memakan anggaran beberapa kali penganggaran. Setidaknya ada alokasi anggaran sebesar Rp110 miliar untuk pembangunan fisik tahap pertama 7 pusat perkantoran Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) dari total Rp450 dalam tiga tahun anggaran (tahun jamak).NEXT
-->
“Maka kita sangat berharap DPRD segera menggesa pengesahan ini, karena sudah sampai pada tahap menghambat jalannya kegiatan yang berdampak pada lesunya pergerakan roda ekonomi di Pekanbaru,” terang Wako beberapa waktu lalu.
Sementara itu dari kalangan DPRD Kota Pekanbaru, tertundanya pengesahan APBD 2014 bukan tanpa alasan. Selain karena terjadinya dua kali perubahan anggaran yang diajukan Pemko dalam waktu 3 bulan dari semula Rp2,4 triliun menjadi Rp2,7 triliun dan bertambah lagi menjadi Rp2,9 triliun, menjadi bahan pertanyaan pihak legislatif.
Dalam RAPBD yang diajukan Pemko , ternyata dialokasikan dana sebesar Rp450 miliar untuk merealisasikan pembangunan fisik Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru di Tenayan Raya.
Ternyata Wako Firdaus MT tetap ngotot akan lakukan pembangunan yang menyedot anggaran luar biasa karena proyek pembangunan ini diberi label multiyears yang tentunya akan memakan anggaran beberapa kali penganggaran. Setidaknya ada alokasi anggaran sebesar Rp110 miliar untuk pembangunan fisik tahap pertama 7 pusat perkantoran Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) dari total Rp450 dalam tiga tahun anggaran (tahun jamak).NEXT
-->
