“Fokus kepada penanganan banjir, umpamanya di Dinas PU, penanganan banjir di sini dengan cara pembangunan drainase yang persentatif untuk menangani banjir. Itu yang sedang kita bicarakan di Dewan," kata Sondia yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru ini.
“Belum tahu kapan disahkan, karena kita masih ada pembahasan tentang penanganan banjir. Agar kedepan anggaran untuk penanganan banjir benar-benar tepat sasaran," tambahnya.
Keberatan atas proyek multiyears seperti pembangunan fisik bangunan juga disuarakan Ketua DPRD Kota Pekanbaru Desmianto yang berasal dari Fraksi Demokrat, partainya Walikota Firdaus MT.
“Kita bukan tidak mau mengesahkan anggaran, bayangkan saja ada anggaran multiyears untuk pembelian lahan Pemko di Tenayan dan lainnya. Ini perlu MoU dengan DPRD. Tidak bisa masuk bagitu saja,” ujar Desmianto di depan wartawan menyikapi adanya indikasi Pemko menyalahkan pihak DPRD. Dalam proyek multiyear yang diajukan Pemko, selain perkantoran Pemko juga terdapat proyek pembangunan rumah sakit, peningkatan sarana jalan lingkar, pembangunan gedung islamic center dan SMK Teknologi yang diperkirakan menyedot anggaran Rp1,3 triliun.
Dalam anggaran proyek tahun jamak atau multiyears yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ternyata tidak ada untuk penanganan banjir dan penataan pasar. Hal ini juga disesalkan Ketua Fraksi Gabungan, Bintang Nurani Bangsa (BNB) H Darnil SH, karena Pemko kurang paham mana yang urgen (mendesak) mana yang bisa ditunda. Hal ini menjadi polemik dalam pengesahan APBD.
“Salah satunya memang membahas anggaran proyek multi years, kalau menurut saya seharusnya dimasukkan anggaran penanganan banjir dan penataan pasar. Dalam proyek multi years ini harus didahulukan yang urgen, seperti penanganan banjir dan pasar yang terbengkalai, itu lebih bersentuhan dengan kepentingan masyarakat,” ujar Darnil yang juga Ketua Partai Hanura Pekanbaru ini.
Pendapat senada juga datang dari Wakil Ketua DPRD Sahril SH yang juga anggota fraksi Golkar, “Persoalan banjir bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga masyarakat. Namun agar persoalan ini tidak terus terjadi, perlu anggaran penanganan banjir dimasukkan ke multiyears. Sebab, untuk anggaran satu tahun, dipastikan tidak cukup.” ***
