Laporan Ekas Satria, Pekanbaru
WAKIL rakyat di DPRD Riau meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau dan Karo Keuangan mundur, bahkan minta Plt Gubernur Mambang Mit memecat kedua pejabat tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan Kepala Biro Keuangan menjadi sasaran kekesalan DPRD Riau karena dinilai gagal menjalankan tugas. Hal tersebut terkait dengan rendahnya serapan APBD Riau tahun 2013 sementara kini sudah memasuki akhir tahun, serapam APBD bahkan masih di bawah 50 persen.
Anggota Fraksi PDIP, Zukri Misran mengungkapkan dengan APBD Riau yang berjumlah 8 triliun seharusnya bisa dimanfaatkan dengan cepat untuk kepentingan rakyat banyak. Namun faktanya, bukan tak mungkin SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Riau membengkak menjadi 3 hingga 4 triliun. Jumlah tersebut tentu akan menjadi masalah kedepan.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan Kepala Biro Keuangan menjadi sasaran kekesalan DPRD Riau karena dinilai gagal menjalankan tugas. Hal tersebut terkait dengan rendahnya serapan APBD Riau tahun 2013 sementara kini sudah memasuki akhir tahun, serapam APBD bahkan masih di bawah 50 persen.
Anggota Fraksi PDIP, Zukri Misran mengungkapkan dengan APBD Riau yang berjumlah 8 triliun seharusnya bisa dimanfaatkan dengan cepat untuk kepentingan rakyat banyak. Namun faktanya, bukan tak mungkin SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Riau membengkak menjadi 3 hingga 4 triliun. Jumlah tersebut tentu akan menjadi masalah kedepan.
Rendahnya serapan APBD Riau disinyalir karena sulitnya proses pencairan dana di bagian Biro Keuangan yang dipimpin H Jonli. Pencairan dana juga berkait dengaan Sekda yang saat ini dipegang Zaini Ismail.
Selain lambannya Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) merealisasikan programnya, banyak kalangan menilai terjadi proses yang rumit dan berbelit dalam pencairan dana hibah dan bantuan sosial di bagian keuangan Pemprov Riau.
Mekanisme pencairan dana hibah dan bantuan sosial kini telah berubah dari sistim yang ada sebelumnya. Jika selama ini proses pencairan dana hibah bantuan sosial (Bansos) bagi LSM dan Ormas melalui TU Keuangan Biro Umum, kini semuanya diserahkan ke Biro Keuangan dan Biro Kesra. Untuk bantuan yang di bawah Rp100 juta KPA-nya Kepala Biro Kesra. Kemudian untuk bantuan yang di atas Rp100 juta KPA-nya berada dibawah Kepala Biro Keuangan.
"Saya minta Sekdaprov dan Karo Keuangan mundur saja dari jabatan jika memang tak mampu menjalankan tugas," ungkap Zukri kesal.
Permintaan mundur tersebut juga didukung oleh Toni Hidayat dari fraksi Demokrat. Bahkan lebih keras lagi, Tony berharap Plt Gubernur Riau HR Mambang Mit berani memecat Sekprov, Karo Keuangan dan Kepala Dinas yang tak kompeten lainnya. Ketidakmampuan meyerap anggaran juga menjadi tanggung jawab kepala dinas yang dinilai terlalu lamban merealisasikan program yang telah dibuat, akibatnya dana mengendap di bagian keuangan. Kondisi tersebut jelas menghambat proses pembangunan Riau.
"Kepada Pak Mambang Mit di waktu yang singkat ini diharapkan melakukan pembenahan birokrasi. Pecat saja Sekprov dan pejabat lainnya untuk Riau ke depan," kata Toni Hidayat dengan nada keras.***
Selain lambannya Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) merealisasikan programnya, banyak kalangan menilai terjadi proses yang rumit dan berbelit dalam pencairan dana hibah dan bantuan sosial di bagian keuangan Pemprov Riau.
Mekanisme pencairan dana hibah dan bantuan sosial kini telah berubah dari sistim yang ada sebelumnya. Jika selama ini proses pencairan dana hibah bantuan sosial (Bansos) bagi LSM dan Ormas melalui TU Keuangan Biro Umum, kini semuanya diserahkan ke Biro Keuangan dan Biro Kesra. Untuk bantuan yang di bawah Rp100 juta KPA-nya Kepala Biro Kesra. Kemudian untuk bantuan yang di atas Rp100 juta KPA-nya berada dibawah Kepala Biro Keuangan.
"Saya minta Sekdaprov dan Karo Keuangan mundur saja dari jabatan jika memang tak mampu menjalankan tugas," ungkap Zukri kesal.
Permintaan mundur tersebut juga didukung oleh Toni Hidayat dari fraksi Demokrat. Bahkan lebih keras lagi, Tony berharap Plt Gubernur Riau HR Mambang Mit berani memecat Sekprov, Karo Keuangan dan Kepala Dinas yang tak kompeten lainnya. Ketidakmampuan meyerap anggaran juga menjadi tanggung jawab kepala dinas yang dinilai terlalu lamban merealisasikan program yang telah dibuat, akibatnya dana mengendap di bagian keuangan. Kondisi tersebut jelas menghambat proses pembangunan Riau.
"Kepada Pak Mambang Mit di waktu yang singkat ini diharapkan melakukan pembenahan birokrasi. Pecat saja Sekprov dan pejabat lainnya untuk Riau ke depan," kata Toni Hidayat dengan nada keras.***
