PEKANBARU -- Seperti diperkirakan sebelumnya, setelah 4 hari tidak bisa berjualan di Pasar Jongkok, PKL akhirnya hilang kesabaran. Bentrok dengan Satpol PP, Ahad (2/6) malam tak dapat dihindari, karena para pedagang menganggap Pemko tak punya solusi, tapi lebih mengedepankan pendekatan keamanan. Dialog macet.
Senin (3/6) PKL Pasar Jongkok yang diwakili sekitar 100 an pedagang meneruskan upaya dialog dengan mendatangi Kantor Wali Kota, meminta bertemu langsung dengan Wali Kota Firdaus MT. Tapi pedagang kembali kecewa karena yang bersangkutan sedang tidak berada di Balaikota. Pedagang akhirnya menggelar orasi di depan gerbang yang tertutup dan dijaga beberapa personil Satpol PP, termasuk beberapa aparat kepolisian dari Polsek Pekanbaru Kota.
Dalam tuntutan yang dibacakan Indra, Korlap aksi meminta Wali Kota bersedia memberi kelonggaran kepada pedagang untuk diizinkan berjualan di Pasar Jongkok sebagaimana biasa. Mereka juga berharap Firdaus MT lebih berempati menyikapi kondisi warganya sendiri yang berupaya mandiri menghidupkan perekonomian keluarga, bukan malah mematikan usaha warga hanya karena alasan keindahan kota.
Gagal bertemu Wali Kota Firdaus MT, massa pedagang melanjutkan penyampaian aspirasi mereka ke gedung DPRD Kota Pekanbaru. Di depan gedung dewan, anggota Komisi II DPRD, Ir Afrizal Usman mengajak pedagang berdialog dan menfasilitasi pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi II.
Dalam dialog yang dipimpin Ketua Komisi II Wahyudianto, Ir Irwanto MSi yang mewakili PKL menjelaskan Wali Kota Firdaus MT sebenarnya tidak tahu bagaimana kondisi di lapangan.
"Itu diakui sendiri oleh Beliau ketika beberapa hari lalu kami "menodong" beliau usai Paripurna. Ketidaktahuan beliau itu akhirnya berbuah kebijakan yang keliru dan merugikan pedagang," ungkap Irwanto.
Averoes, ketua APKLI Pekanbaru dalam kesempatan yang sama menekankan perlunya komunikasi yang intens antara Pemko dengan PKL.
"Pekanbaru dengan karakteristik metropolis mau tak mau memang tak bisa menolak kehadiran pedagang kaki lima. Karena itu solusinya bukan dengan menghilangkannya tapi bagaimana mengelola. PKL ini harusnya dibina, bukan dibinasakan!" ujar Averoes.
Zaidir Albaiza SH, politis PKB secara tegas mengemukakan bahwa sebagai corong rakyat dirinya memahami apa yang diinginkan pedagang. Ia menolak bila sebagian kalangan pedagang menganggap anggota dewan tidak tanggap atas apa yang menimpa pedagang.
"Saya katakan, kami akan berusaha berkomunikasi menyampaikan aspirasi pedagang dengan Pemko Pekanbaru. Namun seringkali Pemko dalam mengambil kebijakan tak pernah mau mengajak kami bicara. Akibatnya kamilah yang jadi sasaran kekecewaan pedagang," ungkap Zaidir.
"Yang jelas para pedagang kaki lima ini bukan untuk digusur tapi diatur," ujar Zaidir mengutip tagline rubrik "PROPEKA5" di Harian Pekanbaru MX disambut aplauss pedagang dan wartawan yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu Ketua DPRD Dian Sukheri yang ikut hadir dalam dialog di ruang rapat Banmus tersebut juga menjanjikan hal yang sama kepada pedagang untuk memfasilitasi pertemuan dengan Wali Kota.
"Saya minta Komisi II bisa melakukan hearing dengan satker terkait persoalan pedagang,"
Dian Sukheri secara khusus menyarankan agar pedagang, termasuk tim advokasi pedagang terus melakukan komunikasi dengan DPRD dan Wali Kota untuk berdialog.
Dalam dialog yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, para pedagang tetap kukuh menyatakan tidak mau dipindahkan ke lahan relokasi di Purwodadi. Menurut mereka solusi satu-satunya adalah, Pemko melakukan penataan dan pembinaan bersama-sama pedagang.***
BERITA LAINNYA
Senin (3/6) PKL Pasar Jongkok yang diwakili sekitar 100 an pedagang meneruskan upaya dialog dengan mendatangi Kantor Wali Kota, meminta bertemu langsung dengan Wali Kota Firdaus MT. Tapi pedagang kembali kecewa karena yang bersangkutan sedang tidak berada di Balaikota. Pedagang akhirnya menggelar orasi di depan gerbang yang tertutup dan dijaga beberapa personil Satpol PP, termasuk beberapa aparat kepolisian dari Polsek Pekanbaru Kota.
Dalam tuntutan yang dibacakan Indra, Korlap aksi meminta Wali Kota bersedia memberi kelonggaran kepada pedagang untuk diizinkan berjualan di Pasar Jongkok sebagaimana biasa. Mereka juga berharap Firdaus MT lebih berempati menyikapi kondisi warganya sendiri yang berupaya mandiri menghidupkan perekonomian keluarga, bukan malah mematikan usaha warga hanya karena alasan keindahan kota.
Gagal bertemu Wali Kota Firdaus MT, massa pedagang melanjutkan penyampaian aspirasi mereka ke gedung DPRD Kota Pekanbaru. Di depan gedung dewan, anggota Komisi II DPRD, Ir Afrizal Usman mengajak pedagang berdialog dan menfasilitasi pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi II.
Dalam dialog yang dipimpin Ketua Komisi II Wahyudianto, Ir Irwanto MSi yang mewakili PKL menjelaskan Wali Kota Firdaus MT sebenarnya tidak tahu bagaimana kondisi di lapangan.
"Itu diakui sendiri oleh Beliau ketika beberapa hari lalu kami "menodong" beliau usai Paripurna. Ketidaktahuan beliau itu akhirnya berbuah kebijakan yang keliru dan merugikan pedagang," ungkap Irwanto.
Averoes, ketua APKLI Pekanbaru dalam kesempatan yang sama menekankan perlunya komunikasi yang intens antara Pemko dengan PKL.
"Pekanbaru dengan karakteristik metropolis mau tak mau memang tak bisa menolak kehadiran pedagang kaki lima. Karena itu solusinya bukan dengan menghilangkannya tapi bagaimana mengelola. PKL ini harusnya dibina, bukan dibinasakan!" ujar Averoes.
Zaidir Albaiza SH, politis PKB secara tegas mengemukakan bahwa sebagai corong rakyat dirinya memahami apa yang diinginkan pedagang. Ia menolak bila sebagian kalangan pedagang menganggap anggota dewan tidak tanggap atas apa yang menimpa pedagang.
"Saya katakan, kami akan berusaha berkomunikasi menyampaikan aspirasi pedagang dengan Pemko Pekanbaru. Namun seringkali Pemko dalam mengambil kebijakan tak pernah mau mengajak kami bicara. Akibatnya kamilah yang jadi sasaran kekecewaan pedagang," ungkap Zaidir.
"Yang jelas para pedagang kaki lima ini bukan untuk digusur tapi diatur," ujar Zaidir mengutip tagline rubrik "PROPEKA5" di Harian Pekanbaru MX disambut aplauss pedagang dan wartawan yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu Ketua DPRD Dian Sukheri yang ikut hadir dalam dialog di ruang rapat Banmus tersebut juga menjanjikan hal yang sama kepada pedagang untuk memfasilitasi pertemuan dengan Wali Kota.
"Saya minta Komisi II bisa melakukan hearing dengan satker terkait persoalan pedagang,"
Dian Sukheri secara khusus menyarankan agar pedagang, termasuk tim advokasi pedagang terus melakukan komunikasi dengan DPRD dan Wali Kota untuk berdialog.
Dalam dialog yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, para pedagang tetap kukuh menyatakan tidak mau dipindahkan ke lahan relokasi di Purwodadi. Menurut mereka solusi satu-satunya adalah, Pemko melakukan penataan dan pembinaan bersama-sama pedagang.***
