PEKANBARU -- Ratusan karyawan Tran Metro Pekanbaru (TMP) kembali melakukan aksi mogok menuntut keadilan bagi nasib mereka. Di depan Kantor Walikota Pekanbaru, Senin 31/12) tuntutan kepada Pemko agar kejelasan atas status dan kepastian nasib mereka kembali disuarakan.
Aksi mogok tersebut dilakukan merespon kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishukominfo) Pekanbaru yang hendak merumahkan sebagian besar dari mereka sampai April 2013 dan hanya akan mempekerjakan secara permanen sekitar 15 karyawan saja yang umumnya bekerja di bagian tiketing.
Kepala UPTD Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM), Sunarko Jumat (28/12) lalu mengumpulkan para petugas halte di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS). Kepada mereka disampaikan rencana untuk tidak memperpanjang kontrak terhitung 1 Januari 2013. Sontak pemberitahuan mendadak tersebut mengejutkan dan meresahkan kru halte TMP.
Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishukominfo) Pekanbaru beralasan, efesiensi yang dilakukan Pemko bersama manajemen Tran Metro Pekanbaru karena anggaran yang ada saat ini lebih dioptimalkan untuk upgrade kendaraan. Sementara untuk karyawan yang jumlahnya cukup signifikan Pemko menyebut belum ada anggaran untuk itu.
Sunarko yang ditemui wartawan mengatakan rencana merumahkan petugas halte tersebut tak bisa dielakkan. " Anggaran dalam APBD tahun 2013 memanga tidak tersedia untuk itu (kru halte dan yang lainnya). Kontrak mereka selesai tahun ini (2012)," jelasnya.
Salah seorang peserta aksi, SK Wandi mengutarakan pada Kilas Riau, keluhan utama mereka adalah adanya kebijakan manajemen TMP yang melakukan tindakan pengalihan tugas tiketing langsung kepada kondektur tanpa melalui petugas tiket seperti biasanya. Hal ini tentu saja memicu kegundahan karyawan lain yang khusus bekerja di bagian penjualan tiket.
"Itu sama saja merampas hak kami dan secara jelas menyingkirkan kami dari perusahaan," kata SK Wandi. Dijelaskan Wandi, pendapatan dari penjualan tiket dari semua halte setiap hari rata-rata mencapai 15 juta sampai 20 juta.
Wakil rakyat dari Komisi IV DPRD Pekanbaru setakat ini masih berkomitmen mendukung diperhatikannya nasib karyawan Tran Metro. Komisi IV tetap mendesak perhatian penuh Pemko atas nasib mereka.
Aksi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut rencana akan dilanjutkan Rabu depan.
"Selain aksi di depan Walikota, kami juga akan ke DPRD Kota Pekanbaru," ujar SK Wandi yang mengaku bertekad bersama rekan-rekannya terus menyuarakan aspirasi mereka. *3 ( foto: antarafoto.com)
Aksi mogok tersebut dilakukan merespon kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishukominfo) Pekanbaru yang hendak merumahkan sebagian besar dari mereka sampai April 2013 dan hanya akan mempekerjakan secara permanen sekitar 15 karyawan saja yang umumnya bekerja di bagian tiketing.
Kepala UPTD Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM), Sunarko Jumat (28/12) lalu mengumpulkan para petugas halte di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS). Kepada mereka disampaikan rencana untuk tidak memperpanjang kontrak terhitung 1 Januari 2013. Sontak pemberitahuan mendadak tersebut mengejutkan dan meresahkan kru halte TMP.
Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishukominfo) Pekanbaru beralasan, efesiensi yang dilakukan Pemko bersama manajemen Tran Metro Pekanbaru karena anggaran yang ada saat ini lebih dioptimalkan untuk upgrade kendaraan. Sementara untuk karyawan yang jumlahnya cukup signifikan Pemko menyebut belum ada anggaran untuk itu.
Sunarko yang ditemui wartawan mengatakan rencana merumahkan petugas halte tersebut tak bisa dielakkan. " Anggaran dalam APBD tahun 2013 memanga tidak tersedia untuk itu (kru halte dan yang lainnya). Kontrak mereka selesai tahun ini (2012)," jelasnya.
Salah seorang peserta aksi, SK Wandi mengutarakan pada Kilas Riau, keluhan utama mereka adalah adanya kebijakan manajemen TMP yang melakukan tindakan pengalihan tugas tiketing langsung kepada kondektur tanpa melalui petugas tiket seperti biasanya. Hal ini tentu saja memicu kegundahan karyawan lain yang khusus bekerja di bagian penjualan tiket.
"Itu sama saja merampas hak kami dan secara jelas menyingkirkan kami dari perusahaan," kata SK Wandi. Dijelaskan Wandi, pendapatan dari penjualan tiket dari semua halte setiap hari rata-rata mencapai 15 juta sampai 20 juta.
Wakil rakyat dari Komisi IV DPRD Pekanbaru setakat ini masih berkomitmen mendukung diperhatikannya nasib karyawan Tran Metro. Komisi IV tetap mendesak perhatian penuh Pemko atas nasib mereka.
Aksi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut rencana akan dilanjutkan Rabu depan.
"Selain aksi di depan Walikota, kami juga akan ke DPRD Kota Pekanbaru," ujar SK Wandi yang mengaku bertekad bersama rekan-rekannya terus menyuarakan aspirasi mereka. *3 ( foto: antarafoto.com)
