Wahyudianto mengatakan hal itu terkait dilaporkannya Kepala Satuan Reserse (Kasat Res) Narkoba Polresta Pekanbaru, AKP BE Banjarnahor SIK oleh pihak pengelola eksekutif RP Club Pekanbaru atas perbuatan tidak menyenangkan, Senin (11/11) siang.
Seperti pemberitaan sebelumnya, AKP Banjarnahor yang menjadi pengunjung di tempat hiburan tersebut dikabarkan sering tidak membayar minuman serta room karaoke hingga jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah.
Menurut Wahyudianto, jika benar apa yang dilaporkan dan informasi atas perilaku perwira polisi tersebut, jelas sudah mencoreng nama baik korps Bhayangkara tersebut.
"Seharusnya, siapapun itu jika menikmati jasa atau memperoleh barang dalam hubungan ekonomi tentu secara hukum harus memenuhi hak dan kewajibannya. Jangan lagi pengusaha menjadi segan bahkan takut bila yang menjadi pelanggan seorang aparat hukum. Semua orang harus sama, tidak boleh memanfaatkan jabatan dan pangkat untuk berbuat tidak baik," ujar. Wahyudianto yang ditemui Rabu (13/11) di ruang fraksi Golkar.
Ia juga setuju bila kasus AKP Banjarnahor tersebut diperiksa dengan adil oleh Propam Polresta Pekanbaru.
"Saya percaya Propam akan memerika kasus ini dengan proporsional. Hukum tetap harus ditegakkan, meskipun itu menyangkut diri penegak hukum sendiri," tegasnya.
"Jelas itu merugikan pengusaha. Artinya, pengusaha berinvestasi di kota Pekanbaru ini kan bayar pajak dan segala macam, kalau pelanggan tak mau bayar, imbasnya kan pada perekonomian kota ini juga," ujar Afrizal. Ia melihat dunia bisnis di sektor tempat hiburan memang rentan dengan hal-hal seperti itu. Kedepannya ia berharap semua pihak termasuk aparat kepolisian sebagai pribadi tidak membuat pengusaha menjadi ragu-ragu berinvestasi di Pekanbaru.
Karena itu menurut Afrizal, sudah selayaknya sebagai aparat hukum, aparat kepolisian juga ikut mendukung tumbuhnya iklim bisnis di Kota Pekanbaru, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang merugikan pengusaha. [eka satria]***
