Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, justru kecewa dengan fakta yang didapat dari Dinkes tersebut. Hal itu karena Ayat meyakini di bawah, banyak warga miskin di Kota Pekanbaru yang membutuhkan realisasi Jamkesda bagia pemeliharan kesehatan mereka. Ironis jika dana sebesar Rp4 miliar hanya baru terpakai 24,3 persen saja. Padahal Pemko Pekanbaru sudah menyebarkan tak kurang dari 201.323 kartu Jamkesda yang bisa dimanfaatkan warga miskin dan masyarakat rawan miskin untuk mendapatkan pengobatan gratis.
“Sungguh disayangkan, kita punya dana besar tetapi tidak bisa membantu pengobatan dan kesehatan masyarakat miskin," sesal Ayat, Senin (23/9) usai memimpin rapat evaluasi kegiatan Pemko tahun 2013 di Balaikota.
Sebenarnya di tengah masyarakat, banyak warga miskin yang mengalami persoalan kesehatan dan membutuhkan pengobatan gratis. Namun, seperti disampaikan Kepala Dinkes Rini Hermiyati, diduga masih banyak warga miskin yang belum memiliki KTP, padahal prasyarat mendapatkan program Jamkesda adalah wajib ber-KTP Kota Pekanbaru.
Syarat memiliki KTP Kota Pekanbaru tersebut menjadi mutlak. Walaupun ada warga miskin yang sudah lama tinggal di Kota Pekanbaru tapi belum punya KTP maka tidak akan mendapatkan Jamkesda.
Kekecewaan yang sama juga disuarakan Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ade Hartati Rahmad. Ia mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi, sementara di bawah masih banyak warga miskin yang membutuhkan pengobatan gratis. Meski ada beberapa persyaratan yang ditentukan Pemko, namun menurut Ade satker terkait apakah Disdukcapil, Camat hingga Lurah harus pro aktif menjemput bola terkait banyaknya warga miskin yanga belum punya KTP. Begitupun Diskes juga hendaknya pro aktif mensosialisasikan Jamkesda kepada masyarakat.
"Saya minta ini segera digesa, agar tidak ada lagi warga miskin yang mengeluhkan karena tidak bisa berobat padahal sangat membutuhkan," ujar Ade yang ditemui di ruang Komisi III. *3
