PEKANBARU -- Dinilai pedagang kurang memiliki perhatian, anggota DPRD Kota Pekanbaru kini bereaksi cukup keras menanggapi kondisi terakhir pertentangan PKL pasar Jongkok dengan Pemko Pekanbaru melalui aparat Satpol PP.
Anggota Komisi II, Afrizal Usman secara tegas meminta Satpol PP dari Pemko Pekanbaru agar dapat melakukan sosialisasi. Dan tanpa kekerasan. Ia minta Pemko dan Satker terkait melakukan pendataan pedagang yang berjualan di Pasar Jongkok sekaligus menyiapkan lahan relokasi secara matang.
“Kita berharap semua pedagang yang berjualan saat ini bisa menempati tempat yang baru dan jangan sampai tidak kebagian karena ada pihak lain yang memanfaatkan situasi pemindahan ini,” ucapnya ketika dijumpai di Kantor DPRD.
Muhammad Fadri AR dari Komisi III juga menyayangkan Pemko yang kurang memahami kondisi masyarakat. Bahkan ia setuju Pasar Jongkok tetap dipertahankan asal dikelola bersama-sama oleh pedagang dan pihak Pemko.
Sementara itu, terkait aksi penggusuran yang terkesan dikejar target, Roni Amril SH dari Komisi IV dan Zaidir Albaiza SH dari Komisi II mengecam Pemko Pekanbaru ytang bertindak tanpa perencanaan yang matang. Hal itu berimbas dengan dipaksakannya penggusuran PKL menggunakan tangan tim Yustisi.
"Mereka tak berjualan sehari saja itu sangat merugikan dan menganggu keuangan keluarga, anak dan istri. Harusnya siapkan dulu lahan yang di Purwodadi itu. Jika sudah representatif saya kira teman-teman PKL juga bersedia pindah," kata Roni Amril.
Zaidir lebih keras lagi menyikapi tindakan kasar Satpol PP yang menurutnya seharusnya bisa lebih menahan diri.
"Dialog itu penting, agar tidak terjadi tindakan kekerasan dari pihak Pol PP dan pedagang," sarannya.
Politisi dari Partai Bulan Bintang, Muhammad Navis yang ada di komisi I meminta semua pihak bisa menahan diri. Ia yakin pedagang asal diajak dialog pasti bisa ditertibkan.
"Mari kita dialog saja. Apa yang menjadi aspirasi pedagang kita dengarkan dan diupayakan solusinya. Jangan dengan kekerasan, tapi lakukan sesuai aturan saja," ujar Navis.
"Kalau Pemko mensosialisasikan hal ini dengan baik dan terencana, itu bisa mengurangi resiko konflik. Pedagang bagaimanapun butuh berusaha, sementara Pemko perlu lebih sabar dan terencana dalam mengambil sesuatu tindakan, apalagi terrhadap pedagang kecil," saran Ir Nofrizal MM, politisi PAN. Ia setuju, Wali Kota harus membuka pintu dialog. *3
Anggota Komisi II, Afrizal Usman secara tegas meminta Satpol PP dari Pemko Pekanbaru agar dapat melakukan sosialisasi. Dan tanpa kekerasan. Ia minta Pemko dan Satker terkait melakukan pendataan pedagang yang berjualan di Pasar Jongkok sekaligus menyiapkan lahan relokasi secara matang.
“Kita berharap semua pedagang yang berjualan saat ini bisa menempati tempat yang baru dan jangan sampai tidak kebagian karena ada pihak lain yang memanfaatkan situasi pemindahan ini,” ucapnya ketika dijumpai di Kantor DPRD.
Muhammad Fadri AR dari Komisi III juga menyayangkan Pemko yang kurang memahami kondisi masyarakat. Bahkan ia setuju Pasar Jongkok tetap dipertahankan asal dikelola bersama-sama oleh pedagang dan pihak Pemko.
Sementara itu, terkait aksi penggusuran yang terkesan dikejar target, Roni Amril SH dari Komisi IV dan Zaidir Albaiza SH dari Komisi II mengecam Pemko Pekanbaru ytang bertindak tanpa perencanaan yang matang. Hal itu berimbas dengan dipaksakannya penggusuran PKL menggunakan tangan tim Yustisi.
"Mereka tak berjualan sehari saja itu sangat merugikan dan menganggu keuangan keluarga, anak dan istri. Harusnya siapkan dulu lahan yang di Purwodadi itu. Jika sudah representatif saya kira teman-teman PKL juga bersedia pindah," kata Roni Amril.
Zaidir lebih keras lagi menyikapi tindakan kasar Satpol PP yang menurutnya seharusnya bisa lebih menahan diri.
"Dialog itu penting, agar tidak terjadi tindakan kekerasan dari pihak Pol PP dan pedagang," sarannya.
Politisi dari Partai Bulan Bintang, Muhammad Navis yang ada di komisi I meminta semua pihak bisa menahan diri. Ia yakin pedagang asal diajak dialog pasti bisa ditertibkan.
"Mari kita dialog saja. Apa yang menjadi aspirasi pedagang kita dengarkan dan diupayakan solusinya. Jangan dengan kekerasan, tapi lakukan sesuai aturan saja," ujar Navis.
"Kalau Pemko mensosialisasikan hal ini dengan baik dan terencana, itu bisa mengurangi resiko konflik. Pedagang bagaimanapun butuh berusaha, sementara Pemko perlu lebih sabar dan terencana dalam mengambil sesuatu tindakan, apalagi terrhadap pedagang kecil," saran Ir Nofrizal MM, politisi PAN. Ia setuju, Wali Kota harus membuka pintu dialog. *3
