PEKANBARU -- Selama ini tanggapan wakil rakyat di DPRD Kota Pekanbaru dinilai pedagang kurang membawa efek menguntungkan. Bahkan menurut mereka banyak angoota dewan yang tidak paham bagaimana kondisi sebenarnya di Pasar Jongkok. Diyakini pedagang, tak banyak anggota dewan yang pernah datang berkunjung ke Pasar Jongkok dalam beberapa bulan belakangan ini. Karena itu komentar mereka seringkali dianggap tidak relevan.
Membongkar Motif di Balik Pengusiran PKL Pasar Jongkok
Naas Benar Nasib PKL, Diping-pong Sana Sini
"Kalau kita baca komentar anggota dewan di media, seringkali mereka asal berkomentar saja, asal lepas hutang saja. Ada juga anggota dewan yang menuduh PKL Pasar Jongkok melanggar aturan. Padahal yang sebenarnya anggota dewan tersebut tidak pernah turun langsung melihat kondisi sebenarnya," keluh Nasir, salah seorang PKL Pasar Jongkok.
Beberapa anggota dewan yang coba diminta bagaimana respon mereka dengan adanya pihak ketiga atau swasta yang ikut berbisnis mengelola lahan relokasi, memberikan jawaban ringan dan normatif.
"Ya, kalau Pemko memang bekerja sama dengan pihak ketiga, tidak masalah," demikian jawaban terlontar.
Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zaidir Albaiza, menanggapi keluhan pedagang memprotes keras jika untuk mengurus kelangsungan roda ekonomi pedagang, Pemko membawa-bawa pihak swasta. Hal tersebut menurut Zaidir akan sangat merugikan pedagang.
"Saya ini mantan pedagang pasar, jadi saya paham bagaimana yang dirasakan teman-teman PKL itu. Jika urusan mengelola lokasi PKL diserahkan ke pihak ketiga, itu akan menambah beban rakyat kecil karena jelas pihak ketiga tersebut akan mengambil untung. Dan yang menanggung akibatnya siapa lagi kalau bukan PKL!" ungkapnya kesal.
Zaidir Albaiza juga mengecam keras Pemko yang membiarkan lahan relokasi dijadikan proyek bisnis kalangan tertentu. Hal tersebut selain tidak adil juga ia menyayangkan Pemko tidak transparan.
"Kapan perlu demi pedagang yang notabene warga kita sendiri, dalam 6 bulan pertama bisa digratiskan. Dan yang penting yang mengelola jangan swasta tapi Pemko langsung. Saya minta Wali Kota harus membatalkan hak pengelolaan dari swasta tersebut!" [ekas]
BERITA LAINNYA
Beberapa anggota dewan yang coba diminta bagaimana respon mereka dengan adanya pihak ketiga atau swasta yang ikut berbisnis mengelola lahan relokasi, memberikan jawaban ringan dan normatif.
"Ya, kalau Pemko memang bekerja sama dengan pihak ketiga, tidak masalah," demikian jawaban terlontar.
Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zaidir Albaiza, menanggapi keluhan pedagang memprotes keras jika untuk mengurus kelangsungan roda ekonomi pedagang, Pemko membawa-bawa pihak swasta. Hal tersebut menurut Zaidir akan sangat merugikan pedagang.
"Saya ini mantan pedagang pasar, jadi saya paham bagaimana yang dirasakan teman-teman PKL itu. Jika urusan mengelola lokasi PKL diserahkan ke pihak ketiga, itu akan menambah beban rakyat kecil karena jelas pihak ketiga tersebut akan mengambil untung. Dan yang menanggung akibatnya siapa lagi kalau bukan PKL!" ungkapnya kesal.
Zaidir Albaiza juga mengecam keras Pemko yang membiarkan lahan relokasi dijadikan proyek bisnis kalangan tertentu. Hal tersebut selain tidak adil juga ia menyayangkan Pemko tidak transparan.
"Kapan perlu demi pedagang yang notabene warga kita sendiri, dalam 6 bulan pertama bisa digratiskan. Dan yang penting yang mengelola jangan swasta tapi Pemko langsung. Saya minta Wali Kota harus membatalkan hak pengelolaan dari swasta tersebut!" [ekas]
