PEKANBARU -- Khawatir masalah kelangkaan bahan bakar jenis solar bersubsidi belum teratasi dan bisa berimbas pada kenaikan harga sembako, DPRD Kota Pekanbaru meminta agar Pertamina dan pemerintah segera mencarikan solusinya.
Zaidir Albaiza SH, anggota Komisi II DPRD meminta aparat berwenang segera turun ke lapangan menyelidiki penyebab kelangkaan, apakah ada oknum yang bermain. Ia mencontohkan temuan Denpom TNI beberapa waktu lalu dimana diketahui adanya kegiatan ilegal penimbunan BBM di Jalan Garuda Sakti.
"Kita menyayangkan kemana larinya solar ini. Sementara Pertamina selalu mengatakan bahwa mereka sudah menyalurkan solar sesuai kuota dan kebutuhan masyarakat secara teratur," kata Zaidir.
Senada dengan Zaidir, Ketua Komisi II, Ir Nofrizal Ali Akbar MM pun menyoroti masalah kelangkaan BBM jenis solar yang mengakibatkan antrian panjang truk dan trailer di beberapa lokasi SPBU. Antria tersebut membuat kendaraan lain yang hendak masuk SPBU menjadi terganggu. Nofrizal kesal dengan sikap Pertamina yang tidak transparan dengan masalah kelangkaan solar ini.
"Berapa kuota solari yang dikirim ke mari kita tidak tahu berapa angkanya. Kita ingin ada keterbukaan dari pengelola distribusi solar ini. Pertamina jangan hanya bilang kuota sudah sesuai permintaan. Sesuai bagaimana? Masyarakat dibohongi terus," ujar Nofrizal dengan nada kesal, Kamis (18/4) di gedung DPRD Kota Pekanbaru.
Nofrizal mempertanyakan pernyataan Pertamina yang menyebut kuota cukup. Jika memang kuota cukup, namun fakta di lapangan berbeda, solar sulit didapat. Bukan tidak mungkin, kata Nofrizal, kuota yang masuk ke Pekanbaru dan Riau sudah dimainkan oknum tertentu dalam pengiriman dengan kapal. Tak heran muncul istilah "terkencing di lautan". Hal itu terjadi karena lemah dan minimnya pengawasan.
Apa yang ditengarai Nofrizal, juga ditemukan dalam kasus penimbunan solar di jalan Garuda Sakti dimana pelakunya diduga salah satu mitra kerja Pertamina. Dalam penggerebekan itu petugas menagkap basah truk tanki berkapasitas 20 ribu liter yang sedang "kencing" muatan solar.
Karena itu baik Zaidir maupun Nofrizal meminta pemerintah dan Pertamina segera turun tangan.
Kuota Memang Berkurang
Namun jika melihat data yang disampaikan Kadisperindag Provinsi Riau, Edi kusdarwanto beberapa hari lalu, ternyata jatah kuota solar untuk Riau tahun ini memang turun dibanding tahun lalu. Tahun 2012 Riau mendapat jatah 802.596 kilo liter, tapi tahun 2013 hanya dapat 736.331 kilo liter.
Kadisperindag Kota Pekanbaru El Syabrina mebgatakan memang ada pengurangan kuota untuk tahun ini. Ketika ditanyakan adanya dugaan penyimpanan solar ilegal di sejumlah gudang, ia mengatakan pihak Disperindag saat ini tengah melakukan upaya pendataan dan pengawasan gudang-gudang yang ada di Kota Pekanbaru.
"Disperindag akan menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan pendataan gudang. Tugasnya membuat data base gudang beserta fungsinya di seluruh kota Pekanbaru. Dari data base yang nanti kita peroleh, akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap gudang yang ada, termasuk adanya dugaan pengalihan fungsi gudang untuk penimbunan ilegal solar," tutur El Syabrina gamblang.
Sementara itu terkait tindakan ilegal seperti "kencing minyak" El Syabrina mengatakan kewenangan penindakannya tidak pada Disperindag, melainkan oleh aparat kepolisian. Sementara wewenang Disperindag hanya dalam pengawasan SPBU. Itu pun, kata El Syabrina tetap harus berkordinasi dengan Pertamina.***
From: Eka Satria Taroesmantini Pekanbaru MX by BlackBerry®
Zaidir Albaiza SH, anggota Komisi II DPRD meminta aparat berwenang segera turun ke lapangan menyelidiki penyebab kelangkaan, apakah ada oknum yang bermain. Ia mencontohkan temuan Denpom TNI beberapa waktu lalu dimana diketahui adanya kegiatan ilegal penimbunan BBM di Jalan Garuda Sakti.
"Kita menyayangkan kemana larinya solar ini. Sementara Pertamina selalu mengatakan bahwa mereka sudah menyalurkan solar sesuai kuota dan kebutuhan masyarakat secara teratur," kata Zaidir.
Senada dengan Zaidir, Ketua Komisi II, Ir Nofrizal Ali Akbar MM pun menyoroti masalah kelangkaan BBM jenis solar yang mengakibatkan antrian panjang truk dan trailer di beberapa lokasi SPBU. Antria tersebut membuat kendaraan lain yang hendak masuk SPBU menjadi terganggu. Nofrizal kesal dengan sikap Pertamina yang tidak transparan dengan masalah kelangkaan solar ini.
"Berapa kuota solari yang dikirim ke mari kita tidak tahu berapa angkanya. Kita ingin ada keterbukaan dari pengelola distribusi solar ini. Pertamina jangan hanya bilang kuota sudah sesuai permintaan. Sesuai bagaimana? Masyarakat dibohongi terus," ujar Nofrizal dengan nada kesal, Kamis (18/4) di gedung DPRD Kota Pekanbaru.
Nofrizal mempertanyakan pernyataan Pertamina yang menyebut kuota cukup. Jika memang kuota cukup, namun fakta di lapangan berbeda, solar sulit didapat. Bukan tidak mungkin, kata Nofrizal, kuota yang masuk ke Pekanbaru dan Riau sudah dimainkan oknum tertentu dalam pengiriman dengan kapal. Tak heran muncul istilah "terkencing di lautan". Hal itu terjadi karena lemah dan minimnya pengawasan.
Apa yang ditengarai Nofrizal, juga ditemukan dalam kasus penimbunan solar di jalan Garuda Sakti dimana pelakunya diduga salah satu mitra kerja Pertamina. Dalam penggerebekan itu petugas menagkap basah truk tanki berkapasitas 20 ribu liter yang sedang "kencing" muatan solar.
Karena itu baik Zaidir maupun Nofrizal meminta pemerintah dan Pertamina segera turun tangan.
Kuota Memang Berkurang
Namun jika melihat data yang disampaikan Kadisperindag Provinsi Riau, Edi kusdarwanto beberapa hari lalu, ternyata jatah kuota solar untuk Riau tahun ini memang turun dibanding tahun lalu. Tahun 2012 Riau mendapat jatah 802.596 kilo liter, tapi tahun 2013 hanya dapat 736.331 kilo liter.
Kadisperindag Kota Pekanbaru El Syabrina mebgatakan memang ada pengurangan kuota untuk tahun ini. Ketika ditanyakan adanya dugaan penyimpanan solar ilegal di sejumlah gudang, ia mengatakan pihak Disperindag saat ini tengah melakukan upaya pendataan dan pengawasan gudang-gudang yang ada di Kota Pekanbaru.
"Disperindag akan menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan pendataan gudang. Tugasnya membuat data base gudang beserta fungsinya di seluruh kota Pekanbaru. Dari data base yang nanti kita peroleh, akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap gudang yang ada, termasuk adanya dugaan pengalihan fungsi gudang untuk penimbunan ilegal solar," tutur El Syabrina gamblang.
Sementara itu terkait tindakan ilegal seperti "kencing minyak" El Syabrina mengatakan kewenangan penindakannya tidak pada Disperindag, melainkan oleh aparat kepolisian. Sementara wewenang Disperindag hanya dalam pengawasan SPBU. Itu pun, kata El Syabrina tetap harus berkordinasi dengan Pertamina.***
From: Eka Satria Taroesmantini Pekanbaru MX by BlackBerry®
