Laporan Eka Satria, Pekanbaru
PEKANBARU - - Pemko Pekanbaru tidak akan menyediakan bantuan dana dalam kegiatan pendataan terhadap warga miskin di kota Pekanbaru. Untuk itu seluruh Lurah yang ada diminta untuk memberdayakan RT di wilayah masing-masing.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Firdaus MT dalam rapat evaluasi kelurahan di aula Kantor Wali Kota, Senin (25/3).
Lurah seluruh Pekanbaru diinstruksikan untuk melakukan pendataan warga miskin dengan mengacu pada kriteria yang sudah ditetapkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Meski banyak yang meminta kriteria penduduk miskin oleh TNP2K untuk diperbarui, namun sejauh ini Pemko Pekanbaru tetap mengacu pada kriteria tersebut.
Pengkategorian tingkat kesejahterahan masyarakat ini didasarkan pada 14 kriteria penduduk miskin yang digunakan oleh tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Salah satu kriterianya adalah tempat tinggal warga luas lantainya kurang dari 8 meter dan memasak menggunakan kayu atau arang. Kecuali tersebut, penghasilan kepala rumah tangga yang kurang dari Rp 600.000 per bulan, dapat membuat keluarganya dikategorikan miskin.
Menurut Wali Kota, Secara kasat mata menurut Firdaus, penduduk yang tergolong miskin bisa ditandai dengan kesulitan perkonomian yang dihadapinya dalam memenuhi kebutuhan harian.
"Bisa jadi mereka tidak punya uang untuk bayar sewa rumah, bayar listrik atau juga tidak memiliki pekerjaan tetap," jelas Firdaus. Karena itu, ia meminta data penduduk miskin yang dikumpulkan betul-betul akurat. Hal itu sebagai pedoman dalam penyaluran berbagai program sosial seperti Jamkesmas, raskin dan lainnya.
Sebelumnya data yang dikeluarkan TNP2K tentang warga miskin di Kota Pekanbaru, dinilai tak sesuai kondisi sebenarnya. Akibatnya, terjadi polemik dan masalah di lapangan karena banyak warga yang tak masuk dalam data tersebut, meski kondisi mereka seharusnya masuk dalam kategori rumah tangga miskin. Repotnya, Pemko tak mampu berbuat banyak, karena data tersebut tak bisa diubah.
Untuk Jamkesmas misalnya, kini 139.274 masyarakat miskin yang ada di Kota Pekanbaru sudah memperoleh kartu Jaminan Kesejahteraan Masyarakat atau Jamkesmas. Bagi masyarakat miskin pemegang Kartu Jamkesmas, akan memperoleh pelayanan gratis mulai dari obat sampai tindakan medis.
"Untuk Kota Pekanbaru, ada 6 Rumah Sakit yang bisa melayani Kartu Jamkesmas. Masing-masing RSUD Arifin Ahmad, RS Petala Bumi, RS Tentara, RS Polri, PMC dan RS Jiwa Tampan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Rini Hermiyati. ***
PEKANBARU - - Pemko Pekanbaru tidak akan menyediakan bantuan dana dalam kegiatan pendataan terhadap warga miskin di kota Pekanbaru. Untuk itu seluruh Lurah yang ada diminta untuk memberdayakan RT di wilayah masing-masing.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Firdaus MT dalam rapat evaluasi kelurahan di aula Kantor Wali Kota, Senin (25/3).
Lurah seluruh Pekanbaru diinstruksikan untuk melakukan pendataan warga miskin dengan mengacu pada kriteria yang sudah ditetapkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Meski banyak yang meminta kriteria penduduk miskin oleh TNP2K untuk diperbarui, namun sejauh ini Pemko Pekanbaru tetap mengacu pada kriteria tersebut.
Pengkategorian tingkat kesejahterahan masyarakat ini didasarkan pada 14 kriteria penduduk miskin yang digunakan oleh tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Salah satu kriterianya adalah tempat tinggal warga luas lantainya kurang dari 8 meter dan memasak menggunakan kayu atau arang. Kecuali tersebut, penghasilan kepala rumah tangga yang kurang dari Rp 600.000 per bulan, dapat membuat keluarganya dikategorikan miskin.
Menurut Wali Kota, Secara kasat mata menurut Firdaus, penduduk yang tergolong miskin bisa ditandai dengan kesulitan perkonomian yang dihadapinya dalam memenuhi kebutuhan harian.
"Bisa jadi mereka tidak punya uang untuk bayar sewa rumah, bayar listrik atau juga tidak memiliki pekerjaan tetap," jelas Firdaus. Karena itu, ia meminta data penduduk miskin yang dikumpulkan betul-betul akurat. Hal itu sebagai pedoman dalam penyaluran berbagai program sosial seperti Jamkesmas, raskin dan lainnya.
Sebelumnya data yang dikeluarkan TNP2K tentang warga miskin di Kota Pekanbaru, dinilai tak sesuai kondisi sebenarnya. Akibatnya, terjadi polemik dan masalah di lapangan karena banyak warga yang tak masuk dalam data tersebut, meski kondisi mereka seharusnya masuk dalam kategori rumah tangga miskin. Repotnya, Pemko tak mampu berbuat banyak, karena data tersebut tak bisa diubah.
Untuk Jamkesmas misalnya, kini 139.274 masyarakat miskin yang ada di Kota Pekanbaru sudah memperoleh kartu Jaminan Kesejahteraan Masyarakat atau Jamkesmas. Bagi masyarakat miskin pemegang Kartu Jamkesmas, akan memperoleh pelayanan gratis mulai dari obat sampai tindakan medis.
"Untuk Kota Pekanbaru, ada 6 Rumah Sakit yang bisa melayani Kartu Jamkesmas. Masing-masing RSUD Arifin Ahmad, RS Petala Bumi, RS Tentara, RS Polri, PMC dan RS Jiwa Tampan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Rini Hermiyati. ***
