PEKANBARU -- Pemko Pekanbaru belum mempunyai kata pasti untuk masa depan Pasar Cik Puan, apakah akan dilanjutkan pembangunannya atau dihentikan. Wali Kota Firdaus MT hanya memberikan jawaban bahwa akan dicari solusi terbaik bagaimana penanganan Pasar Cik Puan nantinya setelah persoalan status kepemilikan lahan dengan Pemprov Riau selesai.
"Langkah awalnya, menyelesaikan masalah lahan dengan pemprov. Setelah itu baru ditentukan apakah pembangunan dilanjutkan atau diubah," jelas Firdaus MT kepada wartawan belum lama ini.
Lebih jauh Firdaus MT mengatakan bahwa Pemko akan melakukan pengkajian ulang apakah kelanjutan pembangunan Pasar Cik Puan akan menetapkan membangun satu lantai atau dua lantai. "Kita lihat nantilah," katanya.
Setelah kebakaran yang melanda Pasar Cik Puan untuk kesekian kalinya Jumat (15/2) lalu, para pedagang dan masyarakat mendesak Pemko Pekanbaru memberikan sikap untuk menyelamatkan ratusan pedagang dan kaki lima yang ada di Pasar Cik Puan.
Menanggapi desakan tersebut, Pemko Pekanbaru pun berancang-ancang mengambil kebijakan. Rencananya menurut Firdaus MT, setelah masalah dengan Pemprov tuntas, Pemko akan melakukan penataan ulang untuk pasar Cik Puan. Firdaus MT menjanjikan akan melakukan pembicaraan bersama Pemprov dan juga pedagang untuk mencari bagaimana solusi terbaik nantinya.
Menanggapi rencana Wali Kota Firdaus MT tersebut anggota DPRD Pekanbau Zaidir Albaiza SH menilai menumpuknya persoalan pedagang pasar dan PKL yang belum tertangani oeh Pemko menunjukkan belum adanya kemauan poltik Wali Kota untuk membangun ekonomi kerakyatan yang bermartabat.
"Pemerintah memiliki kewenangan, tapi lamban mengambil sikap dan solusi yang terbaik. Ini masalah serius. Kalau dibiarkan, Cik Puan bisa jadi rangka tua dan rusak," kata Zaidir, Kamis (21/2). Ia mengaku tak habis pikir mengapa Pemko mash menunda-nunda kelanjutan pembangunan Pasar Cik Puan. Ketidakpastian ini menurut Zaidir Albaiza menunjukkan tak adanya keberpihakan pemerintah pada pedagang, terutama pedagang resmi yang sudah menempati lokasi penampungan sejak lama.Mengenai persoalan Pemko dengan Pemprov, ia menilai itu hanyalah urusan interen sesama pemerintah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal concern dengan nasib pedagang pasar dan PKL ini berharap pemko tidak menunda-nunda lagi rencana menyelesaikan persoalan Pasar Cik Puan tersebut.
Salah seorang pedagang Pasar Cik Puan, Umar, tak terlalu bersemangat menanggapi langkah yang akan diambil Pemko tersebut.
"Rencana terus, aksinya belum tahu. Dari dulu begitu-begitu saja," jawabnya.
"Langkah awalnya, menyelesaikan masalah lahan dengan pemprov. Setelah itu baru ditentukan apakah pembangunan dilanjutkan atau diubah," jelas Firdaus MT kepada wartawan belum lama ini.
Lebih jauh Firdaus MT mengatakan bahwa Pemko akan melakukan pengkajian ulang apakah kelanjutan pembangunan Pasar Cik Puan akan menetapkan membangun satu lantai atau dua lantai. "Kita lihat nantilah," katanya.
Setelah kebakaran yang melanda Pasar Cik Puan untuk kesekian kalinya Jumat (15/2) lalu, para pedagang dan masyarakat mendesak Pemko Pekanbaru memberikan sikap untuk menyelamatkan ratusan pedagang dan kaki lima yang ada di Pasar Cik Puan.
Menanggapi desakan tersebut, Pemko Pekanbaru pun berancang-ancang mengambil kebijakan. Rencananya menurut Firdaus MT, setelah masalah dengan Pemprov tuntas, Pemko akan melakukan penataan ulang untuk pasar Cik Puan. Firdaus MT menjanjikan akan melakukan pembicaraan bersama Pemprov dan juga pedagang untuk mencari bagaimana solusi terbaik nantinya.
Menanggapi rencana Wali Kota Firdaus MT tersebut anggota DPRD Pekanbau Zaidir Albaiza SH menilai menumpuknya persoalan pedagang pasar dan PKL yang belum tertangani oeh Pemko menunjukkan belum adanya kemauan poltik Wali Kota untuk membangun ekonomi kerakyatan yang bermartabat.
"Pemerintah memiliki kewenangan, tapi lamban mengambil sikap dan solusi yang terbaik. Ini masalah serius. Kalau dibiarkan, Cik Puan bisa jadi rangka tua dan rusak," kata Zaidir, Kamis (21/2). Ia mengaku tak habis pikir mengapa Pemko mash menunda-nunda kelanjutan pembangunan Pasar Cik Puan. Ketidakpastian ini menurut Zaidir Albaiza menunjukkan tak adanya keberpihakan pemerintah pada pedagang, terutama pedagang resmi yang sudah menempati lokasi penampungan sejak lama.Mengenai persoalan Pemko dengan Pemprov, ia menilai itu hanyalah urusan interen sesama pemerintah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal concern dengan nasib pedagang pasar dan PKL ini berharap pemko tidak menunda-nunda lagi rencana menyelesaikan persoalan Pasar Cik Puan tersebut.
Salah seorang pedagang Pasar Cik Puan, Umar, tak terlalu bersemangat menanggapi langkah yang akan diambil Pemko tersebut.
"Rencana terus, aksinya belum tahu. Dari dulu begitu-begitu saja," jawabnya.
