KILAS RIAU, Bangkinang -- Bupati Kampar, Catur Sugeng Santoso akan menggugat PLTA Koto Panjang. Bupati menuding banjir yang melanda di Kabupaten Kampar telah menyebabkan masyarakat Kampar banyak mengalami kerugian materil.
Dampak banjir yang dirasakan masyarakat ini, kata Catur Sugeng Susanto, menyebabkan banyak kerugian mulai dari pertanian, perkebunan, dan peternakan.
"Jadi harus ada pertanggujawaban jelas dari pihak PLTA Koto Panjang atau PLN, akibat kerugian tersebut. Untuk itu kepedulian mereka sangat penting," kata bupati kepada wartawan baru baru ini.
Catur Sugeng menyebutkan, kalau hal ini tidak dilakukan tentunya kejadian yang sama akan terulang kembali. Kerugian masyarakat akan terjadi terus tiap tahunnya.
"Untuk itu pihak PLTA Koto Panjang atau PLN harus juga memikirkan penderitaan masyarakat ini," tuturnya.
Selain itu ungkap bupati, tujuan dilayangkannya gugatan tersebut adalah untuk masyarakat Kampar. Karena selaku kepala daerah dirinya mempunyai kewajiban untuk mengayomi. "Untuk itu saya berharap ini bisa berarti nantinya, sebab ini aspirasi masyarakat yang mengalami dampak dari bencana," bebernya.
Rencana menggugat PLTA Koto Panjang oleh Pemkab itu mendapat dukungan Ketua DPD Golkar Kampar, Ahmad Fikri. Ahmad Fikri mendukung penuh langkah Bupati Kampar, untuk melakukan gugatan terhadap pihak PLN. "Karena dampak kerugian yang dialami ini sangat besar," jelasnya.
Sehingga ke depannya kata Fikri, pihak PLTA Koto Panjang atau PLN, mempunyai prosedur yang jelas dalam melepaskan airnya.
"Jangan hanya dadakan saja melepaskan. Sebab kalau begitu banyak yang terendam," keluhnya.
Untuk langkah hukum Bupati Kampar ini, sebut Fikri, Golkar Kampar akan solid membatunya. Baik itu langkah langkah di DPRD Kampar maupun sampai ke Golkar pusat. " Karena ini penting sekali dan tidak bisa di abaikan begitu saja," ucapnya.
Fikri menyebut, sampai sekarang pihak PLN belum memiliki inisiatif jelas dalam membantu para korban banjir yang mengalami kerugian baik itu dari sektor peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan.
"Untuk itu perlu pertanggungjawaban jelas dari mereka," pungkasnya. ***
