-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Belum Ada Kepastian Jadwal Pelantikan Gubernur Terpilih

| Desember 10, 2013 WIB
RENCANA pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2013-2018 masih belum jelas kepastian jadwalnya. KPU Riau sesuai jadwal resmi menetapkan pelantikan akan dilangsungkan pada 7 Januari 201`4, sementara Sekretaris DPRD Riau Zulkarnain Kadir berharap pelantikan diupayakan dalam bulan Desember 2013.

“Kalau kita inginnya lebih cepat. Kalau bisa Desember ini. Rencananya nanti paripurna sidang istemewa dilaksanakan di
Gelanggang Remaja. Diperkirakan 5 ribu undangan akan hadir,” jelas Zulkarnain.

Dipilihnya Gelanggang Remaja di Jalan Sudirman menurut Zulkarnain karena 5 ribu undangan yang akan hadir tidak tertampung dalam ruangan paripurna DPRD Riau. Sekwan sudah menyampaikan perihal pelantikan tersebut kepada Pj Giubernur Djohermansyah Djohan dan disetujui.

Sementara itu Ketua KPU Riau, Tengku Edy Sabli mengatakan jadwal pelantikan pada 7 Januarai 2014 yang sudah dijadwalkan bisa
terlaksana apabila tak ada para pihak yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “Apabila tidak ada gugatan, maka pelantikan (Gubernur Riau-Wakil Gubernur Riau terpilih) bisa dilaksanakan sesuai jadwal yaitu paling lama 7 Januari 2014," ungkapnya. Tanggal 10 Desemeber adalah batas akhir pengajuan gugatan.

Kubu Herman Abdullah-Agus Widayat dikabarkan akan tetap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan untuk memperkuat “amunisi”, pihak Herman Abdullah bakal menggandeng pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Meski belum mendapat kepastian dari mantan Menkumham RI tersebut, namun tim Herman yakin Yusril mau membantu.

Ketua Tim Advokasi HA, Muharnis membenarkan pihaknya tengah berupaya menggandeng Yusril. Ia menyebutkan kemungkinan
menggandeng Yusril Ihza Mahendra terus diupayakan untuk memenangkan pertarungan di sidang mahkamah. “Pak Herman sudah melakukan komunikasi dengan Yusril Ihza Mahendra untuk membantu,” ujar Muharnis.

Ia mengatakan tim Herman harus mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan di separuh dari 12 kabupaten dan kota. "Tim kita fokus kepada pelanggaran yang bersifat TSM (terstruktur, sistematis dan masif). TSM ini yang melibatkan pejabat yang berkuasa," katanya.*3
Powered by Telkomsel BlackBerry®