Laporan Eka Satria, Pekanbaru
PEKANBARUI -- Ternyata masih ada Lurah di Kota Pekanbaru yang tidak paham program yang sudah dicanangkan Pemko. Hal tersebut dikritik dan sangat disayangkan, seperti diutarakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, HM Syukri Harto usai melantik Camat Lima Puluh dan Camat Pekanbaru Kota yang di tukar guling dalam proses mutasi, Jumat lalu.
“Saya dapat info ada lurah tidak mengerti Visi kota Pekanbaru Metropolitan yang Madani yang sudah di tetapkan,” ungkap Syukri Harto kepada wartawan. Kenyataan tersebut tentu saja sangat memprihatinkan mengingat tekad Pemko yang hendak mewujudkan Kota Bertuah Pekanbaru menjadi Kota Metropolitan paling lambat tahun 2015 nanti.
Kekecewaan Syukri Harto tidak hanya menyangkut ketidakpahaman aparat Pemko di bawah, ia juga mengakui saat ini ada dua instansi di lingkungan Pemko Pekanbaru yang mendapat sorotan yakni Badan Pelayanan Terpadu (BPT) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dsdukcapil). Kedua instansi tersebut banyak dilaporkan karena kurangnya pelayanan terhadap warga. “Keduanya mendapat sorotan karena laporan masyarakat,” jelas Syukri.
Keseriusan pejabat sebagai abdi masyarakat seharusnya ditunjukkan lebih nyata lagi. Menurut Syukri, seorang pegawai negeri sipil (PNS) tidak boleh tercela berdasarkan laporan dan penilaian. Apalagi Camat dan Lurah, mereka juga harus K2CT (kerja keras cepat dan tepat) tahu apa yang terjadi di lingkungannya.
“Saya melihat , saat disumpah bahkan ada yang tidur. Karena itu evaluasi akan dilakukan kapan saja tidak memandang tempat. Yang perlu diingat pejabat itu harus pasang badan menjelaskan yang benar kepada masyarakat,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Kamaruzaman SH menanggapi buruknya pelayanan publik di instansi pemerintah, meminta pimpinan instansi terkait lebih serius lagi melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Apalagi belum lama ini terungkap praktek penipuan yang dilakukan oknum PNS di Unit Pembantu Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Camat Tenayan Raya terhadap 7 warga yang menjadi korbannya. Salah seorang korban yaitu Muniesa Waruwu, warga Jalan Temupuri, Kelurahan Sail, melaporkan ke pihak kepolisian. Ia mengaku KK dan KTP yang diberikan kepadanya ternyata tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Pekanbaru, alias palsu.
“Pimpinan harus melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Jangan sampai merugikan warga karena ulah oknum pegawai. Kasus ini harusnya menjadi pelajaran,” pesan Kamaruzaman. Ia juga menyoroti berbelit-belitnya prosedur pelayanan pembuatan e-KTP seperti banyak dilaporkan warga. Sehingga ada warga yang enggan mengurusnya, selain itu ada yang sudah mengurus tapi tak selesai-selesai.***
PEKANBARUI -- Ternyata masih ada Lurah di Kota Pekanbaru yang tidak paham program yang sudah dicanangkan Pemko. Hal tersebut dikritik dan sangat disayangkan, seperti diutarakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, HM Syukri Harto usai melantik Camat Lima Puluh dan Camat Pekanbaru Kota yang di tukar guling dalam proses mutasi, Jumat lalu.
“Saya dapat info ada lurah tidak mengerti Visi kota Pekanbaru Metropolitan yang Madani yang sudah di tetapkan,” ungkap Syukri Harto kepada wartawan. Kenyataan tersebut tentu saja sangat memprihatinkan mengingat tekad Pemko yang hendak mewujudkan Kota Bertuah Pekanbaru menjadi Kota Metropolitan paling lambat tahun 2015 nanti.
Kekecewaan Syukri Harto tidak hanya menyangkut ketidakpahaman aparat Pemko di bawah, ia juga mengakui saat ini ada dua instansi di lingkungan Pemko Pekanbaru yang mendapat sorotan yakni Badan Pelayanan Terpadu (BPT) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dsdukcapil). Kedua instansi tersebut banyak dilaporkan karena kurangnya pelayanan terhadap warga. “Keduanya mendapat sorotan karena laporan masyarakat,” jelas Syukri.
Keseriusan pejabat sebagai abdi masyarakat seharusnya ditunjukkan lebih nyata lagi. Menurut Syukri, seorang pegawai negeri sipil (PNS) tidak boleh tercela berdasarkan laporan dan penilaian. Apalagi Camat dan Lurah, mereka juga harus K2CT (kerja keras cepat dan tepat) tahu apa yang terjadi di lingkungannya.
“Saya melihat , saat disumpah bahkan ada yang tidur. Karena itu evaluasi akan dilakukan kapan saja tidak memandang tempat. Yang perlu diingat pejabat itu harus pasang badan menjelaskan yang benar kepada masyarakat,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Kamaruzaman SH menanggapi buruknya pelayanan publik di instansi pemerintah, meminta pimpinan instansi terkait lebih serius lagi melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Apalagi belum lama ini terungkap praktek penipuan yang dilakukan oknum PNS di Unit Pembantu Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Camat Tenayan Raya terhadap 7 warga yang menjadi korbannya. Salah seorang korban yaitu Muniesa Waruwu, warga Jalan Temupuri, Kelurahan Sail, melaporkan ke pihak kepolisian. Ia mengaku KK dan KTP yang diberikan kepadanya ternyata tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Pekanbaru, alias palsu.
“Pimpinan harus melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Jangan sampai merugikan warga karena ulah oknum pegawai. Kasus ini harusnya menjadi pelajaran,” pesan Kamaruzaman. Ia juga menyoroti berbelit-belitnya prosedur pelayanan pembuatan e-KTP seperti banyak dilaporkan warga. Sehingga ada warga yang enggan mengurusnya, selain itu ada yang sudah mengurus tapi tak selesai-selesai.***
