Laporan Eka Satria, Pekanbaru
KOMISI A DPRD Riau sampai saat ini cukup banyak menerima surat aspirasi dan pengaduan terkait masalah konflik lahan antara masyarakat dengan berbagai perusahaan di Riau.
Anggota Komisi A DPRD Riau Gumpita menyebutkan surat aspirasi dan pengaduan tersebut datang dari kalangan masyarakat dan biasanya tak selalu lengkap. Masalah kelengkapan dalam surat pengaduan atau surat aspirasi menjadi penting untuk melihat permasalahan secara utuh.
“Karena itu untuk teman-teman pegiat advokasi masyarakat , mohon dibantu masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya dalam hal dokumen. Sebab terkadang subtansi pengaduannya baik tapi lemah data dan sebagainya,” tutur Gumpita.
Ia mengakui seringkali masyarakat merasa semua jalan buntu dan tidak tahu kemana lagi hendak mengadu. “Karena mekanisme untuk penyampaian aspirasi kurang difahami oleh masyarakat dan disisi lain birokrasi kita, juga menyesakkan dada kita,” tambahnya.
Konflik lahan di Riau hingga saat ini masih berlangsung di beberapa Kabupaten. Konflik seringkali dipicu masalah perizinan yang bermasalah hingga tuduhan penyerobotan lahan rakyat tempatan sebagai tanah ulayat yang diklaim milik perusahaan tertentu. Sementara itu menurut Gumpita data Dinas Perkebunan Riau disinyalir ada seratusan perkebunan di Riau tidak punya Izin.
“Ini perlu Cross Chek dilihat bagaimana kondisi di lapangan. Sayang sekali, sedangkan masyarakat kita tak punya lahan.,”
Untuk melihat permasalahan yang dilaporkan ke Komisi A menurut Gumpita telah ada ksepakatan internal di Komisi A yang dipimpin Ketua yang baru, Ilyas Labay,
Data tahun 2012 dalam bidang perkebunan sawit yang ada di Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, luas kebun sawit yang merupakan milik dari perusahaan negara mencapai 79.546 hektar, sementara luas perkebunan swasta mencapai 906.978 hektar. Sedangkan dari segi investasi, semester pertama tahun 2013 ini saja, dari total investasi yang masuk ke Riau yang mencapai Rp8,85 triliun, sebagai besar bergerak dibidang perkebunan dan industri pengolahan turunan kelapa sawit. ***
Anggota Komisi A DPRD Riau Gumpita menyebutkan surat aspirasi dan pengaduan tersebut datang dari kalangan masyarakat dan biasanya tak selalu lengkap. Masalah kelengkapan dalam surat pengaduan atau surat aspirasi menjadi penting untuk melihat permasalahan secara utuh.
“Karena itu untuk teman-teman pegiat advokasi masyarakat , mohon dibantu masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya dalam hal dokumen. Sebab terkadang subtansi pengaduannya baik tapi lemah data dan sebagainya,” tutur Gumpita.
Ia mengakui seringkali masyarakat merasa semua jalan buntu dan tidak tahu kemana lagi hendak mengadu. “Karena mekanisme untuk penyampaian aspirasi kurang difahami oleh masyarakat dan disisi lain birokrasi kita, juga menyesakkan dada kita,” tambahnya.
Konflik lahan di Riau hingga saat ini masih berlangsung di beberapa Kabupaten. Konflik seringkali dipicu masalah perizinan yang bermasalah hingga tuduhan penyerobotan lahan rakyat tempatan sebagai tanah ulayat yang diklaim milik perusahaan tertentu. Sementara itu menurut Gumpita data Dinas Perkebunan Riau disinyalir ada seratusan perkebunan di Riau tidak punya Izin.
“Ini perlu Cross Chek dilihat bagaimana kondisi di lapangan. Sayang sekali, sedangkan masyarakat kita tak punya lahan.,”
Untuk melihat permasalahan yang dilaporkan ke Komisi A menurut Gumpita telah ada ksepakatan internal di Komisi A yang dipimpin Ketua yang baru, Ilyas Labay,
“Kita akan respon semua, baik akan kita panggil, maupun turun langsung,” pungkas Gumpita di ruang Komisi A, Kamis (14/11/2013).
Data tahun 2012 dalam bidang perkebunan sawit yang ada di Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, luas kebun sawit yang merupakan milik dari perusahaan negara mencapai 79.546 hektar, sementara luas perkebunan swasta mencapai 906.978 hektar. Sedangkan dari segi investasi, semester pertama tahun 2013 ini saja, dari total investasi yang masuk ke Riau yang mencapai Rp8,85 triliun, sebagai besar bergerak dibidang perkebunan dan industri pengolahan turunan kelapa sawit. ***
