-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Soal Silpa, Kabag Humas Pemko dan Dewan Saling Salahkan

| September 15, 2013 WIB
PEKANBARU- DPRD Kota Pekanbaru marah dan kecewa dengan pernyataan Kabag Humas Pemko, Azharisman Rozie terkait persoalan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Pekanbaru tahun 2012. Angkanya cukup besar yakni Rp420 miliar. Karena itu, Senin (16/9) siang Dewan memanggil Rozie untuk didengar argumentasinya.

Dewan berang karena penryataan Rozie yang menyebut besarnya Silpa tersebut karena dewan lamban memberi pengesahan. Dalam pernyataannya kepada wartawan beberapa hari lalu Rozie menyebut, besarnya Silpa Pekanbaru tahun 2012, karena keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2012.

“Adanya Silpa bukan berarti hanya sekedar disebabkan adanya program yang tidak terlaksana. Kalaupun salah satu penyebabnya karena program belum terlaksana, perlu diketahui juga apa penyebabnya. Penyebab lain tentunya APBD Perubahan tahun lalu baru disahkan bulan November, jadi ada beberapa program yang tidak mungkin lagi dikerjakan, sehingga menjadi Silpa," kata Rozie.

Sementara dewan beralasan besarnya Silpa lebih disebabkan karena lemahnya penyerapan satuan kerja (Sataker) Pemko. Menurut Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sahril, Kabag Humas Azharisman Rozie harus mempertanggung-jawabkan apa yang dikatakannya.

“Karena itu bukan poksinya berbicara, terus tidak ada hubunganya silpa dengan lambatnya lambatnya pengesahan APBD," ujar Sharil.

Menurutnya selama ini penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dilakukan Pemko juga lambat. Tapi yang jelas kata Sahril, Silpa lebih dikarenakan lemahnya penyerapan satuan kerja (Satker).

Nofrizal Ali Akbar, Ketua Komisi II juga tak sependapat dengan kesimpulan yang disebutkan Azharisman Rozie. Menurutnya munculnya Silpa yang cukup besar mencerminkan kegagalan Pemko Pekanbaru dalam mengemas kegiatan, baik berbentuk pembangunan ataupun kesosialan yang ada melalui anggaran yang tersedia. Bahkan jika satker mampu melakukan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat serta penyelesaian beberapa proyek pembangunan yang terlantar, seharusnya Silpa tidak akan muncul.

“Mungkin saja Silpa tidak mencapai angka sebesar itu,” pungkas Nofrizal. *3