Laporan Eka Satria, Pekanbaru
PEKANBARU -- Keluhan masyarakat atas pemadaman listrik dijawab manajemen PLN dengan keluhan keterbatasan daya dan kemampuan mengatasi krisis listrik saat ini.
.jpg)
(Hearing Komisi IV DPRD Pekanbaru dengan PLN WRKR - photo: eka satria)
Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan manajemen PLN Wilayah Riau - Kepulauan Riau (WRKR) dan PLN Area Pekanbaru, Kamis (26/9). RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV,Firdaus Basyir tersebut berlangsung panas karena kegeraman anggota Komisi IV terlontar tanpa terbendung.
Pelaksana Harian (Plh) General Manager PLN Riau dan Kepri, Ali Wardhana, dalam penjelasannya mengungkapkan fakta keterbatasan daya pembangkit, baik pembangkit yang ada di Riau maupun inter koneksi, serta minusnya daya mampu pemberian daya karena beban puncak yang tak bisa diatasi. Dikatakannya, beban puncak normal yang seharusnya 452 megawatt (MW) hanya bisa terakomodasi daya mampu sebesar 261 MW.
"Artinya kini minus sebesar 191 MW. Apalagi dalam rasio kelistrikan di Riau, Kota Pekanbaru tercover paling besar yakni 106 persen," jelas Ali. Tingginya konsumsi listrik di kota Pekanbaru kata Ali, mencakup konsumen industri, bisnis, publik, rumah tangga dan konsumen sosial.
(Plh GM PLN WRKR, Ali Wardhana - photo: eka satria)
Terkait persoalan pembangkit Koto Panjang Ali Wardhana juga mengeluh. Disebutkannya, idealnya pada saat normal PLTA Koto Panjang memiliki daya mampu 114 MW, namun kini justru turun menjadi 60 MW.
Menanggapi keluhan demi keluhan pihak PLN WRKR tersebut, anggota Komisi IV, Muhammad Sabarudi ST dengan nada marah bahkan mempertanyakan komitmen PLN Riau untuk ikut memikirkan pembangunan pembangkit listrik baru di Riau.
"Kita sebagai provinsi yang menjadi salah satu penyumbang terbesar devisa republik ini seharusnya diperhatikan kebutuhan energi masyarakatnya. Masa pembangkit listrik di Tenayan sampai tahunan belum juga tuntas? Sementara untuk pembangunan jalan tol di Bali selesai 14 bulan dengan dana 3 triliunan. Apakah adil?" lontar Sabarudi kesal.
Selain itu Sabarudi mendesak manajemen PLN khususnya Area Pekanbaru agar mau menyediakan genset per kecamatan untuk mengurangi kerugian warga akibat pemadaman yang tak terkendali saat ini pada jam produktif.
Roni Amriel SH, anggota Komisi IV lainnya justru heran dan mempertanyakan, apakah di manajemen PLN Riau tidak ada orang yang mampu berpikir maju ke depan, bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas kerja saja.
"Padahal banyak alternatif yang bisa dipikirkan sebagai solusi krisis kelistrikan ini," ujar Roni.
Pihak PLN menjelaskan saat ini pembangkit rencana sistim untuk Riau masih menunggu pengoperasian. Diantara pembangkit tersebut seperti PLTG Duri, PLTU Tenayan yang akan beroperasi mulai november 2014, PLTU Pranap dan lainnya.
Merespon permintaan kompensasi bagi pelanggan, Ali Wardhana menyebutkan pihaknya akan menghitung hal tersebut dan bila memungkinkan dilakukan kompensasi pada bulan berikut pembayaran rekening listrik.
Dicecar berbagai pertanyaan dan keluhan anggota dewan, Ali Wardhana akhirnya mengakui tak mampu menjawab tuntas persoalan krisis listrik saat ini. Sebaliknya ia mencoba mengelak dengan mengusulkan DPRD dan PLN membuat forum diskusi yang lebih luas dengan melibatkan perguruan tinggi maupun pemerintah dan manajemen PLN pusat. ***
PEKANBARU -- Keluhan masyarakat atas pemadaman listrik dijawab manajemen PLN dengan keluhan keterbatasan daya dan kemampuan mengatasi krisis listrik saat ini.
.jpg)
Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan manajemen PLN Wilayah Riau - Kepulauan Riau (WRKR) dan PLN Area Pekanbaru, Kamis (26/9). RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV,Firdaus Basyir tersebut berlangsung panas karena kegeraman anggota Komisi IV terlontar tanpa terbendung.
Pelaksana Harian (Plh) General Manager PLN Riau dan Kepri, Ali Wardhana, dalam penjelasannya mengungkapkan fakta keterbatasan daya pembangkit, baik pembangkit yang ada di Riau maupun inter koneksi, serta minusnya daya mampu pemberian daya karena beban puncak yang tak bisa diatasi. Dikatakannya, beban puncak normal yang seharusnya 452 megawatt (MW) hanya bisa terakomodasi daya mampu sebesar 261 MW.
"Artinya kini minus sebesar 191 MW. Apalagi dalam rasio kelistrikan di Riau, Kota Pekanbaru tercover paling besar yakni 106 persen," jelas Ali. Tingginya konsumsi listrik di kota Pekanbaru kata Ali, mencakup konsumen industri, bisnis, publik, rumah tangga dan konsumen sosial.
Terkait persoalan pembangkit Koto Panjang Ali Wardhana juga mengeluh. Disebutkannya, idealnya pada saat normal PLTA Koto Panjang memiliki daya mampu 114 MW, namun kini justru turun menjadi 60 MW.
Menanggapi keluhan demi keluhan pihak PLN WRKR tersebut, anggota Komisi IV, Muhammad Sabarudi ST dengan nada marah bahkan mempertanyakan komitmen PLN Riau untuk ikut memikirkan pembangunan pembangkit listrik baru di Riau.
"Kita sebagai provinsi yang menjadi salah satu penyumbang terbesar devisa republik ini seharusnya diperhatikan kebutuhan energi masyarakatnya. Masa pembangkit listrik di Tenayan sampai tahunan belum juga tuntas? Sementara untuk pembangunan jalan tol di Bali selesai 14 bulan dengan dana 3 triliunan. Apakah adil?" lontar Sabarudi kesal.
Selain itu Sabarudi mendesak manajemen PLN khususnya Area Pekanbaru agar mau menyediakan genset per kecamatan untuk mengurangi kerugian warga akibat pemadaman yang tak terkendali saat ini pada jam produktif.
Roni Amriel SH, anggota Komisi IV lainnya justru heran dan mempertanyakan, apakah di manajemen PLN Riau tidak ada orang yang mampu berpikir maju ke depan, bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas kerja saja.
"Padahal banyak alternatif yang bisa dipikirkan sebagai solusi krisis kelistrikan ini," ujar Roni.
Pihak PLN menjelaskan saat ini pembangkit rencana sistim untuk Riau masih menunggu pengoperasian. Diantara pembangkit tersebut seperti PLTG Duri, PLTU Tenayan yang akan beroperasi mulai november 2014, PLTU Pranap dan lainnya.
Merespon permintaan kompensasi bagi pelanggan, Ali Wardhana menyebutkan pihaknya akan menghitung hal tersebut dan bila memungkinkan dilakukan kompensasi pada bulan berikut pembayaran rekening listrik.
Dicecar berbagai pertanyaan dan keluhan anggota dewan, Ali Wardhana akhirnya mengakui tak mampu menjawab tuntas persoalan krisis listrik saat ini. Sebaliknya ia mencoba mengelak dengan mengusulkan DPRD dan PLN membuat forum diskusi yang lebih luas dengan melibatkan perguruan tinggi maupun pemerintah dan manajemen PLN pusat. ***
