PEKANBARU -- Bantuan cuma-cuma pemerintah pusat berupa mobil layanan internet ternyata tidak bermanfaat bagi masyarakat Kota Pekanbaru karena amburadulnya komunikasi dan kordinasi apemerintah pusat dan daerah. Tidak jelas siapa penanggung jawab anggaran operasional untuk 7 mobil internet tersebut.
Demikian temuan Komisi I DPR RI dalam kunjungan kerja ke Pemkao Pekanbaru, Jum'at (31/5/2013). Komisi I menyorot tidak berfungsinya 7 unit pusat layanan internet kecamatan (PLIK) dan mobile PLIK (M-PLIK) yang disumbangkan Pemerintah Pusat untuk Kota Pekanbaru.
Rombongan DPR RI yang dipimpin Ketua rombongan H Hayono Isman disambut Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi, di Aula Kantor Walikota. Kedatangan rombongan ini khusus memantau pelaksanaan kegiatan pusat layanan internet kecamatan (PLIK) dan mobile PLIK (M-PLIK) di kecamatan pinggiran yang disumbangkan cuma-cuma pada Februari 2012 tahun lalu.
Dari temu wicara rombongan dengan para camat terutama kecamatan yang mendapatkan peralatan ini, mengemuka masalah bahwa hingga kini 7 unit internet mobile tersebut tidak digunakan lagi. Digudangkannya 7 mobil internet ini dikarenakan tidak jelasnya instansi penanggung jawab anggaran operasional ke 7 mobil dan operatornya.
"Ini akibat tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga perusahaan yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah, mereka tidak mampu berkomunikasi dengan pemerintah di daerah sehingga program ini tidak bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapat akses internet," kata Hayono Isman.
Makanya, lanjut Hayono, masalah yang dihadapi di lapangan ini akan dibawa ke pemerintah pusat untuk dibicarakan kendala yang ada di lapangan. "Seperti tadi keluhan Camat Sail, bu Dewi, dia harus melayani honor pengoperasi mobile internet. Padahal itu bukan tugas ibu camat karena operator tidak membayar honor operator internet, ini tidak boleh terjadi, berarti ini tidak terpikirkan saat perencanaan tidak termasuk perencanaan di lapangan," urainya.
Ia berjanji, dengan segala temuan dan keluhan ini akan disampaikan ke Pemerintah Pusat untuk segera diperbaiki. Karena program ini penting untuk meningkatkan sumber daya masyarakat. "Dengan kendala ini otomatis ini tidak membawa manfaat bagi masyarakat," tandasnya.
Camat Sail, Irni Dewi Sari, membenarkan kini tidak lagi mengoperasikan mobil internet yang ada di kecamatannya. Karena setelah dua bulan ditalangi pihak kecamatan, tidak ada kejelasan anggaran maka dihentikan.
"Dua bulan pertama kami talangi dulu biaya gaji sopir, operator dan bahan bakar mobil, tetapi karena tidak ada kejelasan kami terpaksa hentikan," ujarnya.
Adapun kecamatan yang mendapatkan bantuan yakni Rumbai, Rumbai Pesisir, Marpoyan, Bukit Raya, Tampan, Sail dan Tenayan Raya.
Dalam Mobil Internet ini ada kelengkapan genset, laptop dan jaringan penunjang. Peralatan ini digunakan gratis bagi fasilitas umum di pinggiran kota. (eka/ riauaktual.com)
BERITA LAINNYA
Rombongan DPR RI yang dipimpin Ketua rombongan H Hayono Isman disambut Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi, di Aula Kantor Walikota. Kedatangan rombongan ini khusus memantau pelaksanaan kegiatan pusat layanan internet kecamatan (PLIK) dan mobile PLIK (M-PLIK) di kecamatan pinggiran yang disumbangkan cuma-cuma pada Februari 2012 tahun lalu.
Dari temu wicara rombongan dengan para camat terutama kecamatan yang mendapatkan peralatan ini, mengemuka masalah bahwa hingga kini 7 unit internet mobile tersebut tidak digunakan lagi. Digudangkannya 7 mobil internet ini dikarenakan tidak jelasnya instansi penanggung jawab anggaran operasional ke 7 mobil dan operatornya.
"Ini akibat tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga perusahaan yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah, mereka tidak mampu berkomunikasi dengan pemerintah di daerah sehingga program ini tidak bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapat akses internet," kata Hayono Isman.
Makanya, lanjut Hayono, masalah yang dihadapi di lapangan ini akan dibawa ke pemerintah pusat untuk dibicarakan kendala yang ada di lapangan. "Seperti tadi keluhan Camat Sail, bu Dewi, dia harus melayani honor pengoperasi mobile internet. Padahal itu bukan tugas ibu camat karena operator tidak membayar honor operator internet, ini tidak boleh terjadi, berarti ini tidak terpikirkan saat perencanaan tidak termasuk perencanaan di lapangan," urainya.
Ia berjanji, dengan segala temuan dan keluhan ini akan disampaikan ke Pemerintah Pusat untuk segera diperbaiki. Karena program ini penting untuk meningkatkan sumber daya masyarakat. "Dengan kendala ini otomatis ini tidak membawa manfaat bagi masyarakat," tandasnya.
Camat Sail, Irni Dewi Sari, membenarkan kini tidak lagi mengoperasikan mobil internet yang ada di kecamatannya. Karena setelah dua bulan ditalangi pihak kecamatan, tidak ada kejelasan anggaran maka dihentikan.
"Dua bulan pertama kami talangi dulu biaya gaji sopir, operator dan bahan bakar mobil, tetapi karena tidak ada kejelasan kami terpaksa hentikan," ujarnya.
Adapun kecamatan yang mendapatkan bantuan yakni Rumbai, Rumbai Pesisir, Marpoyan, Bukit Raya, Tampan, Sail dan Tenayan Raya.
Dalam Mobil Internet ini ada kelengkapan genset, laptop dan jaringan penunjang. Peralatan ini digunakan gratis bagi fasilitas umum di pinggiran kota. (eka/ riauaktual.com)
