PEKANBARU -- Tak perlu ruang rapat yang terkesan formal, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru akhirnya memutuskan melakukan dialog di luar ruangan rapat seperti biasanya. Kali ini dialog dengan beberapa perwakilan PKL Pasar Jongkok dan Dinas Pasar dilakukan dalam suasana santai di lobby depan ruang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (4/6).
Disuguhi hidangan goreng pisang dan kopi, pedagang diterima anggota Ketua Komisi II Ir Nofrizal MM, termasuk anggota lainnya Afrizal Usman dan Syamsul Bahri. Bahkan Dian Sukheri, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru ikut dalam dialog . Ir Nofrizal MM meminta para pedagang menyampaikan unek-unek mereka secara terbuka. Ia juga meminta Kepala Dinas Pasar, Sadri ilyas yang datang dengan sejumlah jajaran Dispas Kota Pekanbaru untuk mendengarkan keluhan pedagang.
Dian Sukheri, ketua DPRD yang mengambil inisiatif memandu dialog, menyarankan agar pedagang memahami bagaimana proses yang dibutuhkan dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak Pemko. Hal tersebut dikatakan Dian Sukheri untuk meminta kesabaran PKL.
"Dewan masih tetap memerlukan adanya dialog langsung dengan Wali Kota. Kita perlu tahu, apa yang ada di kepala Firdaus MT terkait persoalan PKL ini," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Ditanya tentang keputusan melakukan dialog dalam suasana informal, Dian Sukheri mengatakan tujuannya agar dialog berlangsung hangat dan terbuka. Namun ia tak menampik, jika keinginan pedagang dan Dewan untuk meneruskan dialog dengan Wali Kota tidak direspon, Dewan bisa melakukan tindakan konstitusional lainnya.
"Bisa saja nanti interpelasi jika kondisinya makin meruncing. Tapi yang jelas sekarang kita coba suasana rileks dulu," ujar Dian.
Dalam kesempatan yang sama para pedagang mempertanyakan sikap Kadispas Sadri Ilyas yang dinilai pasif menyikapi setiap persoalan yang menyangkut pedagang kaki lima di kota Pekanbaru. Seharusnya menurut pedagang, Kadispas mampu menjembatani aspirasi pedagang dengan kebijakan Pemko yang tidak sesuai aspirasi pedagang.
"Seharusnya Pak Sadri yang mengaku sudah sering meninjau lokasi relokasi yang belum siap tersebut, bisa menyampaikan kepada Wali Kota fakta lapangan sebelum Pemko melakukan tindakan melalui tangan Tim Yustisi. Bukan malah mendiamkan," kata Alif Bestari SH MH dari tim advokasi hukum pedagang Pasar Jongkok yang juga Wakil Ketua Bidang Hukum APKLI Pekanbaru.
Kadispas Sadri Ilyas juga dikritik pedagang dan anggota Komisi II sebagai wakil Pemko Pekanbaru yang kurang memiliki perhatian dalam pembinaan pedagang.
"Cobalah, Pak Sadri rasakan sendiri dengan hati nurani. Atau lebih berempati bagaimana kesulitan pedagang kecil gara-gara Wali Kota tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan sebenarnya dari Pak Sadri," kritik Averoes, Ketua APKLI.
Selama ini menurut pedagang dan anggota Komisi II, Dinas Pasar Kota Pekanbaru tidak maksimal melakukan pembinaan pedagang, sementara permasalahan pedagang tiap hari membutuhkan penanganan dari pemerintah. Bahkan Dispas sendiri diyakini minim data terkait PKL.
Sadri Ilyas menjawab kritikan para pedagang dan anggota Komisi II hanya berjanji akan membantu menjembatani upaya dialog PKL dengan Wali Kota.
"Saya akan usahakan. Tapi karena Pak Wali Kota punya banyak agenda, ya harus dicari kapan bisanya," jawab Sadri berkilah.
Afrizal Usman, politisi Partai Golkar menyebutkan dialog seperti yang dilakukan Komisi II dengan kalangan pedagang tersebut sangat positif dan bermanfaat.
"Setidaknya dengan suasana cair maka dialog justru lebih berkualitas," ujarnya.
Dalam dialog yang berlangsung hampir dua jam tersebut pedagang kembali menyatakan tetap pada pendirian mereka untuk bertahan di Pasar Jongkok. Mereka minta Pemko melakukan penataan Pasar Jongkok bersama-sama PKL. ***
BERITA LAINNYA
Dian Sukheri, ketua DPRD yang mengambil inisiatif memandu dialog, menyarankan agar pedagang memahami bagaimana proses yang dibutuhkan dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak Pemko. Hal tersebut dikatakan Dian Sukheri untuk meminta kesabaran PKL.
"Dewan masih tetap memerlukan adanya dialog langsung dengan Wali Kota. Kita perlu tahu, apa yang ada di kepala Firdaus MT terkait persoalan PKL ini," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Ditanya tentang keputusan melakukan dialog dalam suasana informal, Dian Sukheri mengatakan tujuannya agar dialog berlangsung hangat dan terbuka. Namun ia tak menampik, jika keinginan pedagang dan Dewan untuk meneruskan dialog dengan Wali Kota tidak direspon, Dewan bisa melakukan tindakan konstitusional lainnya.
"Bisa saja nanti interpelasi jika kondisinya makin meruncing. Tapi yang jelas sekarang kita coba suasana rileks dulu," ujar Dian.
Dalam kesempatan yang sama para pedagang mempertanyakan sikap Kadispas Sadri Ilyas yang dinilai pasif menyikapi setiap persoalan yang menyangkut pedagang kaki lima di kota Pekanbaru. Seharusnya menurut pedagang, Kadispas mampu menjembatani aspirasi pedagang dengan kebijakan Pemko yang tidak sesuai aspirasi pedagang.
"Seharusnya Pak Sadri yang mengaku sudah sering meninjau lokasi relokasi yang belum siap tersebut, bisa menyampaikan kepada Wali Kota fakta lapangan sebelum Pemko melakukan tindakan melalui tangan Tim Yustisi. Bukan malah mendiamkan," kata Alif Bestari SH MH dari tim advokasi hukum pedagang Pasar Jongkok yang juga Wakil Ketua Bidang Hukum APKLI Pekanbaru.
Kadispas Sadri Ilyas juga dikritik pedagang dan anggota Komisi II sebagai wakil Pemko Pekanbaru yang kurang memiliki perhatian dalam pembinaan pedagang.
"Cobalah, Pak Sadri rasakan sendiri dengan hati nurani. Atau lebih berempati bagaimana kesulitan pedagang kecil gara-gara Wali Kota tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan sebenarnya dari Pak Sadri," kritik Averoes, Ketua APKLI.
Selama ini menurut pedagang dan anggota Komisi II, Dinas Pasar Kota Pekanbaru tidak maksimal melakukan pembinaan pedagang, sementara permasalahan pedagang tiap hari membutuhkan penanganan dari pemerintah. Bahkan Dispas sendiri diyakini minim data terkait PKL.
Sadri Ilyas menjawab kritikan para pedagang dan anggota Komisi II hanya berjanji akan membantu menjembatani upaya dialog PKL dengan Wali Kota.
"Saya akan usahakan. Tapi karena Pak Wali Kota punya banyak agenda, ya harus dicari kapan bisanya," jawab Sadri berkilah.
Afrizal Usman, politisi Partai Golkar menyebutkan dialog seperti yang dilakukan Komisi II dengan kalangan pedagang tersebut sangat positif dan bermanfaat.
"Setidaknya dengan suasana cair maka dialog justru lebih berkualitas," ujarnya.
Dalam dialog yang berlangsung hampir dua jam tersebut pedagang kembali menyatakan tetap pada pendirian mereka untuk bertahan di Pasar Jongkok. Mereka minta Pemko melakukan penataan Pasar Jongkok bersama-sama PKL. ***
