Laporan Eka Satria, Pekanbaru
PEKANBARU -- Setiap pagi di jalur lambat depan pasar pagi Arengka, puluhan petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan dan Kepolisian disiagakan. Mereka ditugaskan mengawasi dan menertibkan puluhan pedagang yang meluber sampai ke jalan. Walau sering menyebabkan kemacetan, namun para pedagang dan Pemko sama-sama tak mau dipersalahkan.
Semasa Wali Kota Pekanbaru dipimpin Drs Herman Abdullah beberapa tahun lalu, jalur lambat ini pernah dihidupkan. Tapi kini dimasa kepemimpinan Wali Kota Firdaus MT jalur lambat ini dibiarkan semrawut dan macet. Pemko menyalahkan banyaknya pedagang di bahu jalan sebagai biang kemacetan, termasuk deretan pedagang buah.
Para pedagang berkilah sebagai satu-satunya penyebab kemacetan. Alasan mereka, traffic light di persimpangan antara jalan Soekarno-Hatta dengan jalan HR Soebrantas tersebut tak pernah ditempatkan petugas kepolisian untuk mengawasi. Akibatnya sering terjadi pengendara saling berebut menerobos lampu merah.
Kasi Operasional Satpol PP Kota Pekanbaru Asvi Lavari mengatakan kemacetan di persimpangan lampu merah depan pasar pagi Arengka tersebut diperparah oleh kendaraan roda empat yang parkir di sana. Dalam hal ini pihak Dishub harus turun tangan mengatasinya. Sementara untuk PKL ia berharap Dinas Pasar dapat melakukan penataan dan bekerja sama dengan PKL yang ada.
“Harus ada kerja sama antara dengan pedagang sendiri,” kata Azvi.
Keberadaan para pedagang kaki lima di sekitar Pasar pagi Arengka tersebut rupanya menjadi lahan pengeruk keuntungan pribadi oleh oknum tertentu. Terbukti seperti pengakuan para pedagang yang membenarkan adanya pungutan yang harus mereka bayarkan setiap harinya.
"Setiap harinya kami membayar tiga kali. Ditotal kira-kira ada R 11.500 per hari. Yang memungut orangnya beda-beda" jelas salah seorang pedagang kepada Pekanbaru MX. Sabtu (9/3).
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Afrizal Usman menyayangkan Pemko yang dinilainya gagal mengelola pasar. Mengingat rawannya PKL dijadikan sumber pengeruk keuntungaan oleh oknum tertentu, ia meminta Pemko khususnya kepada SKPD terkait untuk segera mencari solusi masalah pengelolaan pasar dan jangan sampai masalah berlarut-larut sehingga nantinya pasar benar-benar dapat menjadi tempat bagi pedagang termasuk PKL.
Namun karena pasar pagi Arengka dikelola oleh perorangan atau swasta, penataannya menjadi tak mudah. Diperlukan kordinasi dan kerjasama pihak pengelola dengan Pemko dan itu belum berjalan dengan baik, seperti diakui Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru Sadri SSos. Karena itu Sadri berjanji akan mengundang pihak pengelola untuk melakukan koordinasi pengelolaan agar pasar tersebut tampak lebih bersih dan tertib.
"Jika kerjasama Pemko dengan pihak swasta dapat dijalin dengan baik penataan pasar dapat dilakukan dengan mudah, baik itu bagi pengelola maupun pemerintah," ujar Sadri.
KOMENTAR
Azvi Lavari, Kasi Ops Satpol PP
Bicarakan dengan PKL
"Dinas Pasar yang memiliki kewenangan dalam menata pada pedagang bisa saja membuat perjanjian dengan para pedagang. Bisa dibicarakan untuk menetapkan waktu berjualan. Misalnya, para PKL hanya dibenarkan berjualan sampai pukul 09.00 WIB. Selanjutnya pedagang harus bubar. Tanpa ada penegasan seperti itu, maka tidak akan pernah bisa ditertibkan." *3
Afrizal Usman, Komisi II DPRD Pekanbaru
PKL Rawan Dipungli
"Pemko kita harapkan untuk segera mencari solusi masalah pengelolaan pasar dan jangan sampai masalah berlarut-larut sehingga nantinya pasar benar-benar dapat menjadi tempat bagi pedagang. Kasihan, PKL rawan jadi sumber pungli" *3
Kasmi, pedagang
Jangan Digusur Pula
"Mohon pemerintah janganlah menggusur kami dari sini. Maklumlah, mata pencarian kami berjualan. Kalau diatur ya, bagaimana baiknya sajalah asal tertib." *3
PEKANBARU -- Setiap pagi di jalur lambat depan pasar pagi Arengka, puluhan petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan dan Kepolisian disiagakan. Mereka ditugaskan mengawasi dan menertibkan puluhan pedagang yang meluber sampai ke jalan. Walau sering menyebabkan kemacetan, namun para pedagang dan Pemko sama-sama tak mau dipersalahkan.
Semasa Wali Kota Pekanbaru dipimpin Drs Herman Abdullah beberapa tahun lalu, jalur lambat ini pernah dihidupkan. Tapi kini dimasa kepemimpinan Wali Kota Firdaus MT jalur lambat ini dibiarkan semrawut dan macet. Pemko menyalahkan banyaknya pedagang di bahu jalan sebagai biang kemacetan, termasuk deretan pedagang buah.
Para pedagang berkilah sebagai satu-satunya penyebab kemacetan. Alasan mereka, traffic light di persimpangan antara jalan Soekarno-Hatta dengan jalan HR Soebrantas tersebut tak pernah ditempatkan petugas kepolisian untuk mengawasi. Akibatnya sering terjadi pengendara saling berebut menerobos lampu merah.
Kasi Operasional Satpol PP Kota Pekanbaru Asvi Lavari mengatakan kemacetan di persimpangan lampu merah depan pasar pagi Arengka tersebut diperparah oleh kendaraan roda empat yang parkir di sana. Dalam hal ini pihak Dishub harus turun tangan mengatasinya. Sementara untuk PKL ia berharap Dinas Pasar dapat melakukan penataan dan bekerja sama dengan PKL yang ada.
“Harus ada kerja sama antara dengan pedagang sendiri,” kata Azvi.
Keberadaan para pedagang kaki lima di sekitar Pasar pagi Arengka tersebut rupanya menjadi lahan pengeruk keuntungan pribadi oleh oknum tertentu. Terbukti seperti pengakuan para pedagang yang membenarkan adanya pungutan yang harus mereka bayarkan setiap harinya.
"Setiap harinya kami membayar tiga kali. Ditotal kira-kira ada R 11.500 per hari. Yang memungut orangnya beda-beda" jelas salah seorang pedagang kepada Pekanbaru MX. Sabtu (9/3).
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Afrizal Usman menyayangkan Pemko yang dinilainya gagal mengelola pasar. Mengingat rawannya PKL dijadikan sumber pengeruk keuntungaan oleh oknum tertentu, ia meminta Pemko khususnya kepada SKPD terkait untuk segera mencari solusi masalah pengelolaan pasar dan jangan sampai masalah berlarut-larut sehingga nantinya pasar benar-benar dapat menjadi tempat bagi pedagang termasuk PKL.
Namun karena pasar pagi Arengka dikelola oleh perorangan atau swasta, penataannya menjadi tak mudah. Diperlukan kordinasi dan kerjasama pihak pengelola dengan Pemko dan itu belum berjalan dengan baik, seperti diakui Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru Sadri SSos. Karena itu Sadri berjanji akan mengundang pihak pengelola untuk melakukan koordinasi pengelolaan agar pasar tersebut tampak lebih bersih dan tertib.
"Jika kerjasama Pemko dengan pihak swasta dapat dijalin dengan baik penataan pasar dapat dilakukan dengan mudah, baik itu bagi pengelola maupun pemerintah," ujar Sadri.
KOMENTAR
Azvi Lavari, Kasi Ops Satpol PP
Bicarakan dengan PKL
"Dinas Pasar yang memiliki kewenangan dalam menata pada pedagang bisa saja membuat perjanjian dengan para pedagang. Bisa dibicarakan untuk menetapkan waktu berjualan. Misalnya, para PKL hanya dibenarkan berjualan sampai pukul 09.00 WIB. Selanjutnya pedagang harus bubar. Tanpa ada penegasan seperti itu, maka tidak akan pernah bisa ditertibkan." *3
Afrizal Usman, Komisi II DPRD Pekanbaru
PKL Rawan Dipungli
"Pemko kita harapkan untuk segera mencari solusi masalah pengelolaan pasar dan jangan sampai masalah berlarut-larut sehingga nantinya pasar benar-benar dapat menjadi tempat bagi pedagang. Kasihan, PKL rawan jadi sumber pungli" *3
Kasmi, pedagang
Jangan Digusur Pula
"Mohon pemerintah janganlah menggusur kami dari sini. Maklumlah, mata pencarian kami berjualan. Kalau diatur ya, bagaimana baiknya sajalah asal tertib." *3
