Laporan Eka Satria, Pekanbaru
AKHIRNYA setelah banyak diharapkan ada hitung cepat atau quick count, lembaga survey nasional Indo Barometer dipastikan akan menyelenggarakannya pada putaran kedua Pilgubri 27 November nanti. Lembaga lain yang ikut melakukan hitung cepat tersebut adalah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Wilayah Riau.
Namun Ketua KPU Riau, T. Edi Sabli yang dikonfirmasi, mengatakan quick count yang akan dilakukan dua lembaga tersebut bukanlah bentuk kerjasama dengan KPU Riau. Dengan demikian KPU Riau tidak bertanggungjawab dengan hasil quick count yang akan dilakukan oleh dua lembaga tersebut.
"Sebelumnya kedua lembaga itu memang meminta izin kepada KPU. Tapi, kapasitas KPU tidak dalam memberi izin. Jadi sifatnya hanya memberi tahu saja. KPU akan memberikan dukungan informasi berupa data jumlah TPS dan DPT. Mengenai hasil quick count nantinya, saya tegaskan KPU Riau tidak bertanggungjawab,” ungkap Edi Sabili, Sabtu (9/11).
Karena penyelenggaraan quick count oleh dua lembaga tersebut bukan kerja sama dengan KPU maka semua resiko dan pembiayaannya adalah tanggung jawab Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Wilayah Riau dan Indo Barometer. Namun demikian Edi Sabili tetap mengapresiasi inisiatif pihak penyelenggara untuk melakukan quick count.
“Mudah-mudahan ini juga akan menjawab keresahan masyarakat yang muncul pada putaran pertama karena tidak ada quick count. Kita tentu mendukung,” pungkas Edi.
Meski KPU tidak menyelenggarakan hitung cepat, namun untuk kepentingan internal menurut Edi, di samping melakukan penghitungan manual KPU Riau juga melakukan perhitungan nyata atau disebut juga real count dengan cara ketua KPPS mengirimkan SMS mengenai perolehan suara di masing-masing TPS.
"Real Count" atau hitung nyata ini dilakukan oleh KPU tapi tidak dipublikasikan. Hal ini dilakukan sebagai kontrol dari KPU sendiri untuk perbandingan data antara hitung nyata itu dengan hitungan manual yang dilakukan berjenjang. Untuk hitungan yang dipublikasikan hanyalah pleno rekapitulasi manual yang digelar 4 Desember. ***
Namun Ketua KPU Riau, T. Edi Sabli yang dikonfirmasi, mengatakan quick count yang akan dilakukan dua lembaga tersebut bukanlah bentuk kerjasama dengan KPU Riau. Dengan demikian KPU Riau tidak bertanggungjawab dengan hasil quick count yang akan dilakukan oleh dua lembaga tersebut.
"Sebelumnya kedua lembaga itu memang meminta izin kepada KPU. Tapi, kapasitas KPU tidak dalam memberi izin. Jadi sifatnya hanya memberi tahu saja. KPU akan memberikan dukungan informasi berupa data jumlah TPS dan DPT. Mengenai hasil quick count nantinya, saya tegaskan KPU Riau tidak bertanggungjawab,” ungkap Edi Sabili, Sabtu (9/11).
Karena penyelenggaraan quick count oleh dua lembaga tersebut bukan kerja sama dengan KPU maka semua resiko dan pembiayaannya adalah tanggung jawab Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Wilayah Riau dan Indo Barometer. Namun demikian Edi Sabili tetap mengapresiasi inisiatif pihak penyelenggara untuk melakukan quick count.
“Mudah-mudahan ini juga akan menjawab keresahan masyarakat yang muncul pada putaran pertama karena tidak ada quick count. Kita tentu mendukung,” pungkas Edi.
Meski KPU tidak menyelenggarakan hitung cepat, namun untuk kepentingan internal menurut Edi, di samping melakukan penghitungan manual KPU Riau juga melakukan perhitungan nyata atau disebut juga real count dengan cara ketua KPPS mengirimkan SMS mengenai perolehan suara di masing-masing TPS.
"Real Count" atau hitung nyata ini dilakukan oleh KPU tapi tidak dipublikasikan. Hal ini dilakukan sebagai kontrol dari KPU sendiri untuk perbandingan data antara hitung nyata itu dengan hitungan manual yang dilakukan berjenjang. Untuk hitungan yang dipublikasikan hanyalah pleno rekapitulasi manual yang digelar 4 Desember. ***
