Laporan Eka Satria, Pekanbaru
DARURAT listrik yang terjadi di Riau tampak semakin menjadi-jadi. Jika sebelumnya pemutusan arus hanya terjadi satu kali dengan durasi sekitar dua jam, kini PLN bisa memadamkan listrik dua kali sehari. Caci maki dan protes tertuju pada PLN Riau.
Terakhir, Senin (2/9) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Riau berunjuk rasa dan memaksa GM PLN Wilayah Riau dan Kepri, Doddy Bejamin Pangaribuan menandatangani nota kesepakatan bahwa awal bulan Oktober 2013 nanti, tak ada lagi krisis listrik di Kota Pekanbaru dan Riau.
Namun kalangan anggota DPRD Kota Pekanbaru menilai cara seperti itu tidak efektif menyelesaikan masalah. Ketua fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ir Nofrizal MM mengatakan saatnya legislator dan anggota DPD asal Riau di pusat tidak hanya diam tapi diminta peran nyatanya memperjuangkan hak Riau mendapatkan sumber energi listrik. Ia melihat, cara terbaik adalah meloby pengambil keputusan di tingkat pusat bagaimana alokasi anggaran untuk daerah, termasuk infrastruktur kelistrikan diperjuangakan.
"Kalau hanya aksi demo seperti itu, tidak akan menyelesaikan persoalan. Tapi harus ada bantuan dari pusat," papar Nofrizal, di gedung dewan, Senin siang.
Sementara itu anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Fadri AR tidak begitu percaya alasan klasik yang berulang-ulang disampaikan pihak PLN Riau. Seharusnya menurut Fadri managemen PLN Riau bisa berinisiatif mencari terobosan-terobosan cerdas, bukan hanya menyalahkan faktor debit air dan kemarau saja.
“Mungkin bisa dipikirkan membuka jaringan interkoneksi Sumatera, minimal supply dari Sumbagsel dan Sumbagut terdistribusi merata,” ujar Fadri kepada Pekanbaru MX. Fadri memaparkan beberapa alternatif yang bisa dilakukan PLN Riau untuk meminimalisir krisis. Selain membuka jaringan interkoneksi, PLN bisa saja melepas interkoneksi seluruh pusat perbelanjaan dan hotel pada pukul 18.00 WIB. Begitupun memutus supply daya ke lampu jalan umum bisa menjadi pertimbangan lain.
“Kita juga mempertanyakan realisasi Mega Proyek 10.000 MW pusat untuk mengatasi diskriminatif ketersediaan listrik antara Jawa dan Luar Jawa. Termasuk sambungan interkoneksi Jawa-Sumatera. Dan yang tak kalah penting adalah audit keuangan dan kinerja PLN . Seperti diketahui, tahun 2011 terjadi inefisiensi sebesar 37 triliun, dan salah satu modusnya adalah PLTA/G rusak dan sewa PLTD,” jelas Fadri yang pernah menjadi inisiator Pansus Listrik DPRD Pekanbaru tahun 2009.
Tak tertutup kemungkinan, ujar Fadri, untuk mulai berfikir mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) karena biaya operasionalnya yang jauh lebih murah. Namun ia sepakat untuk solusi PLTN tersebut harus dikaji tingkat keamanannya.
Pegiat lingkungan di Greenpeace Southeast Asia untuk Media Campaigner Riau, Zamzami Arlinus tidak sepakat bila PLTN menjadi solusi krisis listrik di Riau. Faktor gempa menjadi pertimbangan untuk menolaknya.
“Saya kurang setuju PLTN jadi solusi. Solar energy bisa dipertimbangkan karena ramah lingkungan, belum lagi potensi wind turbine. Trend sekarang negara-negara maju sudah mulai menonaktifkan PLTN mereka seperti Jerman dan Belgia. Sekarang ada sumber energy terbarukan dan ramah lingkungan serta aman,” ujar Zamzami. ***
DARURAT listrik yang terjadi di Riau tampak semakin menjadi-jadi. Jika sebelumnya pemutusan arus hanya terjadi satu kali dengan durasi sekitar dua jam, kini PLN bisa memadamkan listrik dua kali sehari. Caci maki dan protes tertuju pada PLN Riau.
Terakhir, Senin (2/9) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Riau berunjuk rasa dan memaksa GM PLN Wilayah Riau dan Kepri, Doddy Bejamin Pangaribuan menandatangani nota kesepakatan bahwa awal bulan Oktober 2013 nanti, tak ada lagi krisis listrik di Kota Pekanbaru dan Riau.
Namun kalangan anggota DPRD Kota Pekanbaru menilai cara seperti itu tidak efektif menyelesaikan masalah. Ketua fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ir Nofrizal MM mengatakan saatnya legislator dan anggota DPD asal Riau di pusat tidak hanya diam tapi diminta peran nyatanya memperjuangkan hak Riau mendapatkan sumber energi listrik. Ia melihat, cara terbaik adalah meloby pengambil keputusan di tingkat pusat bagaimana alokasi anggaran untuk daerah, termasuk infrastruktur kelistrikan diperjuangakan.
"Kalau hanya aksi demo seperti itu, tidak akan menyelesaikan persoalan. Tapi harus ada bantuan dari pusat," papar Nofrizal, di gedung dewan, Senin siang.
Sementara itu anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Fadri AR tidak begitu percaya alasan klasik yang berulang-ulang disampaikan pihak PLN Riau. Seharusnya menurut Fadri managemen PLN Riau bisa berinisiatif mencari terobosan-terobosan cerdas, bukan hanya menyalahkan faktor debit air dan kemarau saja.
“Mungkin bisa dipikirkan membuka jaringan interkoneksi Sumatera, minimal supply dari Sumbagsel dan Sumbagut terdistribusi merata,” ujar Fadri kepada Pekanbaru MX. Fadri memaparkan beberapa alternatif yang bisa dilakukan PLN Riau untuk meminimalisir krisis. Selain membuka jaringan interkoneksi, PLN bisa saja melepas interkoneksi seluruh pusat perbelanjaan dan hotel pada pukul 18.00 WIB. Begitupun memutus supply daya ke lampu jalan umum bisa menjadi pertimbangan lain.
“Kita juga mempertanyakan realisasi Mega Proyek 10.000 MW pusat untuk mengatasi diskriminatif ketersediaan listrik antara Jawa dan Luar Jawa. Termasuk sambungan interkoneksi Jawa-Sumatera. Dan yang tak kalah penting adalah audit keuangan dan kinerja PLN . Seperti diketahui, tahun 2011 terjadi inefisiensi sebesar 37 triliun, dan salah satu modusnya adalah PLTA/G rusak dan sewa PLTD,” jelas Fadri yang pernah menjadi inisiator Pansus Listrik DPRD Pekanbaru tahun 2009.
Tak tertutup kemungkinan, ujar Fadri, untuk mulai berfikir mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) karena biaya operasionalnya yang jauh lebih murah. Namun ia sepakat untuk solusi PLTN tersebut harus dikaji tingkat keamanannya.
Pegiat lingkungan di Greenpeace Southeast Asia untuk Media Campaigner Riau, Zamzami Arlinus tidak sepakat bila PLTN menjadi solusi krisis listrik di Riau. Faktor gempa menjadi pertimbangan untuk menolaknya.
“Saya kurang setuju PLTN jadi solusi. Solar energy bisa dipertimbangkan karena ramah lingkungan, belum lagi potensi wind turbine. Trend sekarang negara-negara maju sudah mulai menonaktifkan PLTN mereka seperti Jerman dan Belgia. Sekarang ada sumber energy terbarukan dan ramah lingkungan serta aman,” ujar Zamzami. ***
