PEKANBARU -- Kebijakan penerapan transportasi massal di kota Pekanbaru masih mengalami hambatan terutama masih kurangnya minat warga kota beralih dari kendaraan pribadi ke bus transmetro yang disediakan Pemko.
Kabid Angkutan Dishub Pekanbaru Sunarko mengakui hal tersebut terkait kebijakan Pemko yang menambah jumlah bus dan koridor transmetro sementara tidak semua warga berminat menggunakan TMP (transmetro Pekanbaru).
"Data pada saya, saat ini pengguna moda transportasi di luar Transmetro cukup banyak dan itu signifikan. Misalnya pengguna sepeda motor di kota Pekanbaru lumayan tinggi yakni sekitar 71,1 persen angkutan kota (angkot) sebanyak 9,8 persen, taxi 5,8 persen dan mobil pribadi juga tinggi yakni 10,9 persen," kata Sunarko kepada Pekanbaru MX di sela-sela diskusi publik Masyarakat Transportasi Indonesia tentang pengembangan transportasi massal di Kota Pekanbaru, di Hotel Pangeran, Kamis (4/7).
Karena itu Dishub sebagai stakeholder Transmetro, ujar Sunarko, berupaya melakukan dukungan keberadaan Transmetro. Misalnya pembangunan halte yang representatif bagi penumpang.
Sayangnya beberapa pembangunan halte di beberapa titik di kota Pekanbaru mendapat reaksi penolakan dan keluhan warga masyarakat karena merasa terganggu dengan keberadaan halte tersebut.
Namun pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI ), Darmaningtyas yang dimintai tanggapannya atas reaksi negatif warga tersebut mengatakan Pemko harus cerdas melakukan kebijakan dan ide-ide yang dapat diterima warga.
"Misalnya penolakan pemilik ruko yang merasa terhalang oleh keberadaan halte. Harusnya Pemko mengatur bagaimana agar jalur in (masuk) dan out (keluar) komplek ruko itu masing-masing satu arah, itu bisa mengurangi kesemrawutan," ujar Darmaningtyas.
Menurut Darmaningtyas, Pemko Pekanbaru perlu konsisten dan tegas menerapkan kebijakannya asal kebijakan tersebut bisa diterima atau logis.
"Pengalaman saya yang terlibat sejak awal dalam kebijakan busway Transjakarta, satu hal yang penting adalah ketegasan dari pimpinan tertinggi pengambil keputusan. Itu saya lihat pada Sutiyoso, Gubernur DKI saat itu. Dan itu perlu ditiru kepala pemerintahan di sini. Jangan plin-plan, kalaupun ada problem teknis itu wajar dan bisa dituntaskan bertahap," sambung Darmaningtyas.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan dan informatika kota Pekanbaru Dedi Gusriadi berjanji akan melakukan perbaikan dalam pengembangan Transmetro termasuk soal jadwal yang banyak dikeluhkan penumpang, agar Transmetro menjadi pilihan utama warga dibanding kendaraan pribadi.[eka satria
Kabid Angkutan Dishub Pekanbaru Sunarko mengakui hal tersebut terkait kebijakan Pemko yang menambah jumlah bus dan koridor transmetro sementara tidak semua warga berminat menggunakan TMP (transmetro Pekanbaru).
"Data pada saya, saat ini pengguna moda transportasi di luar Transmetro cukup banyak dan itu signifikan. Misalnya pengguna sepeda motor di kota Pekanbaru lumayan tinggi yakni sekitar 71,1 persen angkutan kota (angkot) sebanyak 9,8 persen, taxi 5,8 persen dan mobil pribadi juga tinggi yakni 10,9 persen," kata Sunarko kepada Pekanbaru MX di sela-sela diskusi publik Masyarakat Transportasi Indonesia tentang pengembangan transportasi massal di Kota Pekanbaru, di Hotel Pangeran, Kamis (4/7).
Karena itu Dishub sebagai stakeholder Transmetro, ujar Sunarko, berupaya melakukan dukungan keberadaan Transmetro. Misalnya pembangunan halte yang representatif bagi penumpang.
Sayangnya beberapa pembangunan halte di beberapa titik di kota Pekanbaru mendapat reaksi penolakan dan keluhan warga masyarakat karena merasa terganggu dengan keberadaan halte tersebut.
Namun pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI ), Darmaningtyas yang dimintai tanggapannya atas reaksi negatif warga tersebut mengatakan Pemko harus cerdas melakukan kebijakan dan ide-ide yang dapat diterima warga.
"Misalnya penolakan pemilik ruko yang merasa terhalang oleh keberadaan halte. Harusnya Pemko mengatur bagaimana agar jalur in (masuk) dan out (keluar) komplek ruko itu masing-masing satu arah, itu bisa mengurangi kesemrawutan," ujar Darmaningtyas.
Menurut Darmaningtyas, Pemko Pekanbaru perlu konsisten dan tegas menerapkan kebijakannya asal kebijakan tersebut bisa diterima atau logis.
"Pengalaman saya yang terlibat sejak awal dalam kebijakan busway Transjakarta, satu hal yang penting adalah ketegasan dari pimpinan tertinggi pengambil keputusan. Itu saya lihat pada Sutiyoso, Gubernur DKI saat itu. Dan itu perlu ditiru kepala pemerintahan di sini. Jangan plin-plan, kalaupun ada problem teknis itu wajar dan bisa dituntaskan bertahap," sambung Darmaningtyas.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan dan informatika kota Pekanbaru Dedi Gusriadi berjanji akan melakukan perbaikan dalam pengembangan Transmetro termasuk soal jadwal yang banyak dikeluhkan penumpang, agar Transmetro menjadi pilihan utama warga dibanding kendaraan pribadi.[eka satria
